Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan peserta Kongres IV PDI-Perjuangan di Sanur, Bali telah membuat komitmen bersama terkait peran PDI-P sebagai partai pengusung dalam menjalankan koordinasi saat terkait program-program yang digulirkan oleh pemerintah.
Presiden dan seluruh pimpinan DPD
PDI-P bersepakat untuk meningkatkan pola koordinasi antara pemerintah dengan
partai pendukung.
Pola hubungan dan komunikasi
PDI-P dengan pemerintah memang menjadi salah satu agenda yang dimatangkan dalam Kongres IV dan akhirnya
disepakati. Sebab, selama sekitar enam bulan berjalannya pemerintahan Presiden
Jokowi, PDI-P merasa masih menemui sumbatan saat akan bersinergi dengan
pemerintah terkait program-program yang digulirkan.
Seharusnya masalah komunikasi
yang tidak baik antara PDI-P dengan pemerintah tidak perlu terjadi. Megawati
sebagai Ketua Umum sejak awal secara sadar sudah mengajukan kader PDI-P (Jokowi)
dan bukan dia sendiri. Pilihan itu mengandung konsekwensi bahwa PDI-P, tentu
juga Megawati sebagai Ketua Umum, untuk “all out” mendukung Jokowi. Tidak hanya
saat pemilu presiden yang lalu tetapi juga saat sekarang Jokowi sebagai
presiden.
Kongres IV PDI-P akhirnya memilih
kembali Megawati sebagai Ketua umum, ini
seharusnya menjadi momentum yang baik untuk menata kembali barisan partai untuk
menjadi partai pendukung pemerintah yang baik. Perlu koordinasi dan komunikasi
yang semakin baik sehingga partai bisa menjadi corong bagi rakyat tentang
program-program pemerintah.
Menurut survei kelemahan
pemerintahan Jokowi saat ini terletak pada kurangnya komunikasi pemerintah
kepada rakyat. Rakyat kurang mengetahui program-program pemerintah yang pro
rakyat. Yang diketahui oleh masyarakat hanya sebatas BPJS, Kartu Indonesia
Pintar dan sejenisnya. Padahal masih
banyak program-program yang lain yang pro rakyat.
Di lain pihak manakala diterapkan
kebijakan harga minyak yang mengikuti harga pasar minyak dunia, terjadi
kegoncangan di dalam ekonomi dan terutama harga sembako yang terus naik. Rakyat
gelisah dan tidak mendapat penjelasan dikemanakan anggaran yang selama ini
untuk subsidi BBM. Dalam contoh satu
kasus ini saja sebenarnya PDI-P harus menggerakkan kadernya untuk membantu
pemerintah dalam penjelasan kepada rakyat.
Sosialisasi program pemerintah
kepada rakyat harus mendapat perhatian. Para kader PDI-P yang di pemerintahan
maupun sebagai wakil rakyat serta yang berada di grass-root harus bahu membahu menyukseskan program pemerintah yang
pro rakyat. Jokowi sebagai presiden yang
merupakan kader PDI-P harus dibantu.
Megawati dengan barisan kadernya
harus bersatu dengan pemerintahan Jokowi, kalau mereka memang ingin
memperjuangkan nasib rakyat. Jangan biarkan presiden Jokowi sebagai pressiden
pilihan rakyat di-bully oleh para
lawan politiknya sehingga programnya yang pro rakyat menjadi amburadul. Untuk
mewujudkan Indonesia hebat yang pro rakyat perlu kerjasama yang tulus tanpa
mementingkan kepentingan pribadi. Mari kita sambut hasil Kongres IV PDI-P
dengan penuh harap untuk mendukung pemerintah demi kepentingan seluruh rakyat
Indonesia.
Salam damai penuh cinta.
***
Solo, Sabtu, 11 April 2015
Suko Waspodo
Ilustrasi: kompas.com
0 comments:
Posting Komentar