Puan Maharani yang Super Norak

Mencermati sepak terjang Puan Maharani sampai akhir-akhir ini memang sungguh bikin 'nyesek'. Mulai dari perannya di DPR yang tidak istimewa dan pencitraannya yang super norak. 

Apa sih perannya yang menonjol sebagai ketua DPR? Sebatas memimpin rapat, sidang dan mengesahkan hasil kerja kan? Pencetus pemikiran untuk kepentingan rakyat sepertinya juga tidak ada yang orisinal dari pemikiran dia pribadi. Dipilih oleh rakyat dan diberi kesempatan menjadi ketua DPR pun sepertinya hanya karena mempunyai garis keturunan Bung Karno saja. Tak ada yang lebih.

Selanjutnya setiap kali menjelang pemilu kerjaannya adalah pencitraan menggunakan ratusan baliho di mana-mana. Baliho yang hanya mengotori pemandangan dan tidak ada unsur keindahan sama sekali.

Yang tak kalah menyebalkan juga menjelang pemilu 2024 ini adalah pencitraannya dengan seolah membantu bertanam padi. Nampang menggunakan baliho juga kian besar ukurannya dan semakin banyak jumlahnya.

Aksi koplak terbarunya adalah saat dia meresmikan gedung baru Pasar Legi Solo, Kamis 20 Januari 2022 kemarin.  Sejak kapan peresmian pasar dilakukan oleh ketua DPR? Ya, pasti sejak ada wanita ambisius yang satu ini. Pasti semua tahu bahwa peresmian pasar atau sarana prasarana yang lain adalah tugas eksekutif (kepala daerah) dan bukan tugas legislatif (DPR, apalagi ketua). Dalam sejarah negeri sejak era orde baru pun (yang saya tahu) tidak pernah ada kejadian seperti apa yang dilakukan Puan ini. 

Puan pasti sadar dan tahu bahwa peresmian Pasar Legi Solo itu bukan tugas dia sebagai ketua DPR, dan kalau dia sudah melakukannya berarti memang dia sengaja menganggap rakyat negeri ini bodoh dengan mencampur adukkan tugas legislatif dengan eksekutif. Semestinya peresmian ini oleh Ganjar Pranowo  sebagai Gubernur Jateng atau bahkan cukup oleh Gibran Rakabuming Raka sebagai Walikota Solo.

Terkait dengan peresmian pasar ini beberapa hari sebelumnya saat Gibran ditanya oleh awak media tentang apakah Pasar Legi akan diresmikan oleh Pesiden Jokowi, dia menjawab bahwa sudah ada walikota saja tak perlu harus oleh presiden. Tetapi saat hari H peresmian ternyata yang meresmikan justru Puan Maharani sebagai ketua DPR. 

Sepertinya dalam hal ini Gibran dan Ganjar sudah mendapat tekanan dari PDI-P.  Alasan Ganjar tidak hadir dalam peresmian pasar ini karena undangan 'mepet' dan ada acara lain sepertinya memang hanya alasan mengada-ada untuk menutupi adanya tekanan dari partainya agar peresmian dilakukan oleh Puan Maharani.

Tak bisa dipungkiri lagi bahwa peristiwa peresmian Pasar Legi ini adalah bentuk pencitraan Puan yang amat sangat norak dan cacat logika. Kalau orang yang suka menganggap rakyat bodoh dengan pencampuradukan peran legislatif dengan eksekutif ini kelak 2024 tetap dipilih sebagai Presiden atau Wakil Presiden, entah apa jadinya negeri ini.

Rakyat harus semakin kritis. Jangan memilih orang atau partai yang suka memaksakan kehendak dan membodohi rakyat. Merdeka!

***
Solo, Jumat, 21 Januari 2022. 11:20 am
'salam kritis penuh cinta'
Suko Waspodo
antologi puisi suko
ilustr: Harianmerapi

Read More

Pokoke Jokowi

Sudah lama saya tidak menulis tentang Jokowi. Saat sahabat saya ini menjadi walikota Solo, Gubernur DKI dan saat dua kali kampanye  'nyapres', saya sangat sering menulis tulisan pendek sederhana dan beberapa puisi tentang dia.

Saya bukan 'somebody special' apalagi busernya tetapi memang saya mengenalnya sebagai teman yang baik. Saya bukan orang yang dapat keistimewaan, hanya sebagai rakyat jelata yang secara ekonomi pas-pasan. Saya bukan ASN yang mendapat kenikmatan gaji yang relatif nyaman dan lebih baik. Saya hanya dosen swasta dengan pendidikan secukupnya saja.

Saya bukan aktifis partai, saya hanya mantan pendamping aktifis mahasiswa era reformasi di Solo dan penghubung dengan para aktivis di Jakarta dalam menggiring lengsernya Soeharto. Jujur saya merinding kalau mengingat keberhasilan gerakan mahasiswa 1998 itu. Tetapi jujur juga saya paling sakit hati dengan kelakuan Amien Rais yang mengotori peristiwa bersejarah tersebut. Sakit hati semakin berkembang menjadi kebencian dengan kelakuaannya yang bak Sengkuni hingga saat ini.

Sebagai warga negeri ini yang sudah tidak muda lagi, saya memang pernah mengalami era tujuh presiden negeri ini. Soekarno hanya saya alami saat masih balita, Soeharto 32 tahun dan saya merasakan tidak nyamannya politik negeri ini dengan segala kelicikan dia. Megawati dan Habibie saya tidak punya kesan istimewa. Gus Dur berkesan sebagai presiden yang sangat pluralis. SBY berkesan banget dengan prestasi korupsinya yang woow serta produktifitasnya sebagai pencipta lagu, meski saya belum pernah mendengar satu pun lagunya. Jokowi sudah pasti paling berkesan banget dengan segala prestasinya, kejujurannya, kepiawaian manuvernya yang ksatria dan tentu saja kerja kerasnya.

Mengapa saya harus mengatakan hal-hal tersebut di atas? Ini semua untuk melatar belakangi mengapa saya jadi pengin nulis tentang Jokowi lagi. Apa salah dia sehingga BEM UI, Ketua Umum PB HMI MPO dan demo mahasiswa (yang sudah berlangsung atau yang sedang direncanakan) selalu memfitnah dia? Mengapa para kadrun, Amien Rais, Rocky Gerung, Rizal Ramli, SBY, AHY, Ibas dan para politisi busuk lainnya, selalu setiap kali mengkritik ujungnya selalu menyalahkan Joko Widodo? Pokoke selalu ujungnya Jokowi yang dikambinghitamkan, padahal apa yang mereka nilai sebagai negatif terhadap kebijakan Jokowi tidak pernah terbukti. Ini semakin jelas bahwa mereka memang gerombolan pemfitnah.

Jika kita mencermati segala sepak terjang para politisi busuk tersebut selama pemerintahan Jokowi sesungguhnya hanya didasari iri hati yang berkembang menjadi kedengkian. Mereka yang merasa punya kemampuan dan visi politik hebat tetapi nyatanya tidak dikehendaki rakyat. Mereka hanya pintar bersilat lidah dan serakah. Sementara Jokowi dengan segala kepolosan, kesederhanaan serta kerja kerasnya terbukti dicintai rakyat. Karena dia memimpin dan mengabdi untuk rakyat dengan hati bukan dengan ambisi pribadi. Dan terbukti negeri ini semakin maju.

Apabila di era pandemi COVID-19 yang dialami secara global ini ada mereka yang terus memfitnah Jokowi, itu menunjukkan bahwa mereka memang cupet pikir dan tidak punya sense of crisis. Memangnya mudah mengelola pandemi yang menimpa negeri dengan jumlah penduduk terbesar ke empat di dunia. Sementara si Anis, kebanggaaan para kadrun, yang hanya mengelola penduduk Jakarta saja tidak becus.

Sudahlah, kalian para politisi busuk jangan hanya merecoki Jokowi yang sedang bekerja. Mending kalian belajar politik yang baik kalau ingin memimpin negeri ini. Tak perlu kalian paksa turun dari jabatan presiden, Jokowi pasti turun sendiri di 2024 nanti. Silahkan kalian menyiapkan diri untuk pilpres 2024 nanti meskipun saya sangat yakin bahwa kalian tidak kan mampu menarik simpati rakyat dengan rekam jejak kalian yang busuk.

Bagi para mahasiswa yang merencanakan demo menggulingkan Jokowi, kalian sebaiknya belajar untuk tidak memakai pempers dulu. Juga biasakan untuk tidak menggantungkan sapu tangan penghapus ingus. Kalian bisa belajar di perguruan tinggi juga masih banyak yang menggantungkan beasiswa dari pemerintah. Berkacalah dengan kemampuan analitis kalian yang masih cetek dan mau saja ditunggangi oleh para kadrun dan politisi busuk.

Bagi para penegak hukum (di era presiden Jokowi ini saya pendukung total TNI dan POLRI) jangan ragu untuk menindak para pemfitnah, perusuh serta para politisi busuk yang berniat makar. Ini urusan harga diri negara RI yang berdaulat, tak cukup diselesaikan dengan selembar kertas bermeterai 10 ribu rupiah.

Pokoke Jokowi, bagi saya dia tetap presiden negeri ini yang terbaik. Saya yakin bahwa dia akan menjadi benchmark untuk presiden mau pun kepala daerah negeri ini saat ini dan selanjutnya. Rakyat sudah tahu dan cerdas, bahwa pemimpin negeri ini minimal harus seperti Jokowi. Merdeka !!!

***
Solo, Sabtu, 24 Juli 2021. 7:36 pm
'salam kritis penuh cinta'
Suko Waspodo
antologi puisi suko
illustr: Grid.ID

Read More

The Most Patient President

Judul tulisan dan ulasan berikut ini mungkin akan ditertawakan atau bahkan dicibir oleh orang-orang yang selama ini berseberangan politik atau membenci Presiden RI ke-7 Joko Widodo alias Jokowi. Tetapi bagi orang yang mengenal Jokowi, termasuk penulis, pasti akan setuju. Demikian pula bagi siapa pun yang berakal sehat pasti akan sepakat bahwa Joko Widodo adalah presiden yang paling sabar dan rendah hati serta sederhana.

Bagaimana tidak, selama dia mulai berkampanye untuk memenangkan pilgub DKI hingga dia menjadi presiden selama hampir 5 tahun, nyaris tiada hari tanpa fitnah dan penghinaan. Bahkan hingga saat ini sementara dia memenangkan real count KPU pada kisaran 56% dan Prabowo 44%, hinaan khususnya di medsos sungguh luar biasa semakin keji.

Mulai dari yang sejak awal Jokowi dianggap pencitraan, PKI, antek asing-aseng, hingga hujatan-hujatan vulgar yang selalu terpampang di medsos. Bagi penulis dan siapa pun yang berakal sehat pasti setuju bahwa Jokowi terlalu amat sabar, karena apa yang disampaikan oleh para pembencinya hampir  seratus persen mengada-ada dan fitnah keji.

Keberpihakan dan perhatian Jokowi kepada rakyat kecil sesungguhnya memang sebuah keniscayaan bagi seorang pemimpin sejati. Bagi siapa pun yang menilai itu sebuah pencitraan karena mereka tidak pernah mampu bersikap rendah hati seperti Jokowi dalam kapasitas peran mereka masing-masing.

Bagi yang menuduh PKI, antek asing atau aseng dan sebagainya itu sungguh tuduhan keji dan mengada-ada. Tidak memiliki bukti tapi 'asal njeplak' dan 'waton suloyo'. Para pembencinya yang sekaligus mengaku politisi sesungguhnya adalah para politisi busuk yang tidak mampu lagi berperan sebagai politisi yang sejati tetapi ingin mengembalikan negeri ini ke dalam situasi yang kacau balau serta membodohi rakyat.

Terlepas dari sedikit carut marut penyelenggaraannya, pilpres dan pileg 2019 ini terbilang sukses. Partisipasi rakyat sungguh luar biasa. Dan yang paling penting adalah dengan peran mereka dalam pesta demokrasi kemarin mereka akan tidak lama lagi menikmati kepemimpinan Jokowi untuk periode keduanya, 2019-2024.

Kesuksesan pemilu 2019 dan mudah-mudahan kemenangan Jokowi, menunjukkan bahwa sikap sabar dan rendah hati Jokowi sungguh berkenan bagi rakyat negeri ini. Segala caci-maki, fitnah, nyinyir tidak pernah ditanggapi secara emosi oleh Joko Widodo. Dia sabar dan rela hati demi rakyat yang dicintainya. Bayangkan jika semua fitnah dan kekejian itu berlangsung di era orde baru, sudah berapa puluh atau bahkan ratus nyawa melayang atau dijebloskan ke dalam penjara karena menghina presiden?

Tulisan ini memang ungkapan kekaguman atas kesabaran dan kebesaran hati Jokowi kepada rakyat tetapi sekaligus keprihatinan atas moralitas mereka yang tak henti-hentinya menghina kepala negara ini. Jokowi adalah kepala negara yang berdaulat dan hasil pilihan langsung rakyat sesuai konstitusi, haruskah terus menerus dilecehkan? Apa salah dia? Korupsi? Manipulasi? Kolusi? Nepotist? Bukan watak Jokowi untuk melakukan itu semua. Silahkan diuji dan dibuktikan kebenarannya.

Oleh sebab itu dengan rendah hati, penulis mohon siapa pun yang masih dengan sengaja menghina kepala negara republik tercinta ini agar segera menghentikannya. Kita tidak sepantasnya menghina kepala negara kita sendiri.

Para aparat penegak hukum seharusnya segera menindak tegas para penghina presiden tersebut. Baik penghinaan di media sosial, di jalanan atau bahkan di forum talk show politik di televisi sekali pun. Kita wajib menghormati dan menjaga nama baik kepala negara kita.

Ketidaksetujuan atau kritik terhadap program pemerintahan Jokowi tetap bisa dilakukan dengan cara santun dan beradab. Kita semua tahu bahwa Jokowi bukan tipe pemimpin yang otoriter. Dia sangat terbuka dan bahkan menunggu untuk dikritik terhadap cara pemerintahannya, namun bukan dengan cara yang urakan untuk membunuh karakternya.

Sesungguhnya penulis malu terhadap kelakuan mereka para penghina presiden. Mari kita bersikap dewasa dan bermartabat dalam peran kita masing-masing. Kemajuan negeri ini tidak akan tercapai apabila hanya diisi oleh sebaran fitnah yang membuat resah rakyat. Semoga tulisan ungkapan kekaguman kepada Jokowi dan sekaligus keprihatinan terhadap para penghinanya ini bisa menjadi bahan refleksi kita semua.

***

Solo, Selasa, 30 April 2019. 8:34 pm

'salam kritis penuh cinta'

Suko Waspodo

antologi puisi suko

kompasiana

pepnews

ilustr: mercusuar

Read More

Ibukota Negara RI Pindah, Why Not?

Pemindahan ibukota negara RI nampaknya segera berubah dari wacana menjadi kenyataan. Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memindahkan ibukota ke luar pulau Jawa. Hal itu diputuskan Jokowi dalam rapat terbatas terkait pemindahan Ibukota di kantor presiden, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 29 April 2019, kemarin.

Jakarta memang semakin tak layak lagi sebagai gerbang utama atau 'ruang tamu' pemerintahan negeri ini. Sebagai sebuah negara yang semakin diperhitungkan dalam percaturan dunia memang menjadi keniscayaan apabila memiliki sebuah ibukota yang lebih ramah dalam banyak hal. Lingkungan yang nyaman, aman dan strategis secara geografis merupakan kebutuhan yang tak bisa disepelekan, apabila kita ingin dinilai sebagai bangsa yang beradab dan bermartabat.

Jakarta yang semrawut, macet, terendam banjir menjadi bagian dari alasan kepindahan ini. Penataan untuk memperbaiki ibukota sebenarnya sudah dimulai di era gubernur Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama, tetapi tidak berlanjut manakala Basuki harus terkapar kalah dalam pertempuran politik memperebutkan kursi DKI-1 pada periode keduanya. Kalah secara menyakitkan oleh Anis Baswedan.

Tetapi yang lebih menyakitkan lagi bagi bangsa ini ialah bahwa Anis tidak melanjutkan program yang sudah ditata oleh gubernur sebelumnya, tetapi malah memporakporandakannya dengan aturan baru yang amburadul. Semua hanya karena gengsi tak mau memakai program penataan yang sudah diterapkan oleh Basuki alias Ahok.

Bagi sebagian masyarakat Jakarta pemindahan ini bisa jadi terasa pahit dan menyakitkan. Mungkin ada sisi kebanggaan yang akan hilang karena tidak bisa merasa menjadi penduduk ibukota. Bagi para pemerhati sejarah dan budayawan mungkin akan menganggap bahwa ini akan terasa melupakan sejarah.

Namun kita mesti ingat bahwa sejarah Jakarta atau Batavia sesungguhnya justru sejarah pahit karena lewat kota inilah kekayaan negeri ini pada jaman itu diangkut keluar oleh para penjajah serta VOC. Selain itu penataannya pada zaman ordebaru juga terkesan asal-asalan. Sekadar semakin memperbanyak gedung pencakar langit yang tampak wah dan modern namun mengabaikan tata ruang yang tertib dan konsisten.

Kemegahan bangunan modern memang sangat pesat pembangunannya namun di sisi lain, lalu lintas tidak tertata dengan tertib, drainase pun asal-asalan. Ruang terbuka hijau sebagai paru-paru kota kurang diperhatikan. Maka akibatnya Jakarta menjadi kota yang semakin macet dan selalu dilanda banjir yang semakin parah. Secara ekonomi pasti menjadi suatu pemborosan yang luar biasa.

Seperti kita ketahui bahwa wacana pemindahan ini sebenarnya sudah muncul sejak tahun 1957 oleh Bung Karno. Pada waktu itu presiden Soekarno sudah meletakkan master plan pemindahan ibukota dari Jakarta ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Palangkaraya dinilai strategis karena lokasinya berada di tengah-tengah Indonesia dan dunia. Hal ini juga sesuai dengan gagasan Bung Karno untuk melaksanakan komitmen menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Selain itu Palangkaraya dalam sejarahnya juga termasuk kota yang relatif tidak rawan bencana.

Bagi pelaku ekonomi tidak perlu terlalu cemas dengan pemindahan ini karena Jakarta justru akan fokus menjadi kota bisnis, layaknya New York, Osaka atau Bombay, untuk menyebut sedikit contohnya. Lagi pula infrastruktur bisnis memang justru yang selama ini sudah tertata dan diutamakan untuk Jakarta sebagai kota bisnis dan industri.

Masyarakat Jakarta, khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya selayaknya mendukung program pemindahan ibukota negara RI ini. Pemerintah dan warga Kalimantan Tengah, khususnya kota Palangkaraya, tampaknya perlu segera berbenah untuk program pemerintah yang penting dan mendesak  ini.

***
Solo, Selasa, 30 April 2019. 11:00 am
'salam kritis penuh cinta'
Suko Waspodo
antologi puisi suko
kompasiana
pepnews
ilustr: NusantaraNews

Read More

Kemenangan Akal Sehat

Hasil quick count pilpres 2019 belum rampung seluruhnya, sampai saat diturunkan tulisan ini sampel masuk dari semua lembaga survey, termasuk Litbang Kompas baru kurang lebih 90%, dan hasil quick count masing-masing lembaga antara 53% - 56% untuk Joko Widodo-Ma'ruf Amin, sedangkan untuk Prabowo-Sandi antara 43% - 47%. Kemenangan tampaknya sudah di depan mata untuk kubu 01. Karena selama ini bisa dipastikan bahwa hasil quick count tidak akan berbeda jauh dengan real count KPU.

Seperti tahun 2014 yang lalu, kali ini pun Prabowo sudah menunjukkan ketidak siapannya untuk kalah. Hal itu ditunjukkan dengan konferensi persnya di media yang menuduh bahwa lembaga survey telah menggiring opini untuk kemenangan kubu 01. Ada gejala tidak siap menerima kekalahan seperti saat pilpres 2014 lalu. Semoga saja tidak terjadi kegaduhan pasca pilpres kali ini.

Di lain pihak, Jokowi dalam konferensi persnya, mengingatkan semuanya agar tetap bersabar menunggu hasil penghitungan resmi dari KPU. Selanjutnya dia mengingatkan rakyat agar senantiasa tetap menjaga persatuan..

Kemenangan pasangan Jokowi - Ma'ruf memang sudah banyak diprediksi oleh para pengamat politik. Prestasi nyata Joko Widodo sebagai petahana memang tak terbantahkan. Meski selama 4 tahun lebih memimpin negeri ini nyaris tiada hari tanpa nyinyir dan fitnah dari kubu oposisi kepadanya tetapi dia tetap tegar. Kepemimpinannya justru semakin menunjukkan kualitasnya. Terbukti dari keberhasilan pembangunan bidang infra struktur yang dahsyat, penurunan angka pengangguran, pembukaan banyak lapangan kerja baru serta prestasi-prestasi lain yang diakui dunia dan semakin membuat negeri ini disegani.

Kemenangan ini bisa kita nilai sebagai kemenangan akal sehat. Mengapa demikian? Tentu saja, karena selama ini yang dijanjikan oleh kubu Prabowo - Sandi adalah program-program yang nyaris tidak masuk akal dan sepertinya mereka hanya berperan sebagai tukang sulap dan rakyat negeri ini dianggap seperti anak kecil yang gampang dibodohi serta dikibuli. Kubu 02 menganggap bahwa menata negeri ini bisa dilakukan secara instant. Seolah seperti membalikkan telapak tangan saja.

Maka apabila rakyat lebih memilih kubu 01 alias Jokowi - Ma'ruf, itu berarti bahwa rakyat negeri ini benar-benar sudah cerdas menyikapi situasi negerinya. Mereka sungguh merasakan perubahan yang nyata di era Jokowi. Jokowi sungguh bekerja keras untuk kepentingan rakyat dan kemajuan Indonesia. Rakyat sangat berharap terhadap kesinambungan tata kelola serta pembangunan tetap di tangan presiden Joko Widodo di era kepemimpinan periode keduanya. Rakyat tidak ingin menyerahkan negeri ini kepada Prabowo dan sekutunya. Tidak ingin dipimpin oleh orang yang temperamental dan cupet nalar.

Sudah sepantasnya rakyat negeri ini sujud syukur untuk kemenangan akal sehat ini. Kemenangan terhadap kebenaran. Kemenangan untuk tetap menyerahkan negeri ini kepada pemimpin yang amanah, sederhana, pekerja keras dan merakyat.

Semoga kemenangan kubu 01 ini tidak membuatnya lupa diri, tetapi justru semakin rendah hati untuk senantiasa berpihak kepada rakyat kecil. Semakin menyemangati untuk melanjutkan pembangunan demi Indonesia yang semakin maju. Sementara itu untuk kubu 02 yang kemungkinan kalah, semoga bisa menerima kekalahan ini dengan lapang dada dan bersikap ksatria. Masih selalu terbuka seandainya mereka ingin terus berada sebagai kubu oposisi. Bagaimanapun juga kepemimpinan Joko Widodo - Ma'ruf Amin pasti membutuhkan kubu yang bersedia mengkritisi pemerintahannya nanti.

Selamat untuk kemenangan Jokowi - Ma'ruf. Rakyat negeri ini senantiasa menunggu kesinambungan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

***
Solo, Rabu, 17 April 2019. 7:24 pm
'salam damai penuh cinta'
Suko Waspodo
antologi puisi suko
kompasiana
pepnews
ilustr: metro.tv

Read More

Adakah Pejabat Negara yang Tolol?

Pertanyaan pada tulisan ini ini mungkin terasa keras dan menyakitkan, tetapi layak untuk diungkapkan. Meskipun sebenarnya merupakan situasi yang aneh. Pejabat negara seharusnya adalah orang yang profesional  dan menguasai bidangnya. Seorang presiden tentu harus memahami dan menguasai seluruh persoalan serta kebutuhan negara dalam kaitannya untuk memajukan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat serta mencapai tujuan negara. Seorang menteri tentu harus menguasai tentang kementerian yang dipimpinnya. Seorang gubernur pun harus menguasai tentang daerah yang dipimpinnya serta kebutuhan dan persoalan rakyatnya.

Tetapi inilah fakta tentang pejabat negara, gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta saat ini. Mereka dipilih menjadi pejabat negara, gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, tetapi ternyata tidak menguasai bidangnya dan bahkan bertindak tolol. Pejabat negara yang seharusnya bertindak di atas kepentingan seluruh  masyarakat tanpa membeda-bedakan tetapi malah berpikiran rasis.

Mengapa harus dinilai tolol? Kebijakan-kebijakannya (kalau layak disebut kebijakan) selalu hanya sekedar berbeda dari pendahulunya, Ahok-Jarot. Tentu saja tidak masalah untuk berbeda tetapi masalahnya adalah membuat peraturan-peraturan dan keputusan baru yang tidak wajar dan merusak tatanan masyarakat yang sudah ada.

Mulai dari penutupan jalan di Pasar Tanah Abang dan diperuntukkan PKL, jalan Thamrin yang terbuka kembali untuk pengguna sepeda motor serta rencana jalur khusus untuk becak di Jakarta. Kita semua tentu tahu bahwa yang namanya jalan tentu bukan untuk berjualan. Pelarangan sepeda motor melalui jalan Thamrin adalah bagian dari usaha untuk mengurai kemacetan. DKI Jakarta sebagai daerah bebas becak juga sudah merupakan keputusan sejak dahulu kala dan sudah tidak menimbulkan masalah lagi. Lalu sekarang mau dihidupkan lagi dengan adanya jalur khusus untuk becak.

Penyediaan rumah dengan DP 0% yang tentu saja sebagai hal yang mustahil untuk di Jakarta. Penyebutan rumah berlapis untuk sekedar biar tampak berbeda dari istilah rumah susun. Pembengkakan anggaran belanja daerah yang merupakan manifestasi dari bancakan uang rakyat. Pembentukan Komite Pencegahan Korupsi DKI Jakarta yang diduga hanya akan overlap dengan kerja  KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan bahkan dicurigai akan digunakan untuk bemper bagi pejabat pemerintahan DKI Jakarta sendiri saat korupsi. Itulah sedikit contoh dari tindakan pejabat negara yang tidak menguasai bidangnya alias tolol.

Kembali mengutip pernyataan teman di media sosial tentang tidak perlunya mengapresiasi  para pejabat negara yang berprestasi dan berpihak kepada rakyat dengan alasan memang mereka sudah seharusnya bekerja karena digaji dengan uang rakyat, lalu bagaimana dengan pejabat negara yang tolol dan merusak tatanan berbangsa dan bernegara? Apakah harus dibiarkan saja? Bukankah mereka juga digaji dengan uang rakyat?

DPRD DKI Jakarta seharusnya mengambil sikap dan tindakan. Atau menunggu rakyat DKI Jakarta sendiri yang bertindak dengan parlemen jalanan? Tampaknya tinggal menunggu waktu yang tepat saja.  Lagipula sudah tersedia sarana  lapangan rumput di Monas yang bebas diinjak-injak untuk demonstrasi serta jalan Thamrin yang bebas untuk demonstran yang menggunakan sepeda motor. Merdeka !!!

Salam kritis penuh cinta.

***

Solo, Senin, 15 Januari 2018

Suko Waspodo

https://www.kompasiana.com/sukowaspodo_99/5a5c9721cf01b40cc12486e2/adakah-pejabat-negara-yang-tolol 

ilustrasi: chandrachandra doc.

Read More

Memang Selayaknya 10% untuk Papua

Begitu sibuknya kita dengan pemberitaan mengenai pencalonan untuk  kepala daerah pada Pilkada tahun ini sehingga kita hampir terlewatkan satu kabar gembira. Dua hari yang lalu Papua sah mendapatkan saham 10 persen untuk Freeport.

Kabar ini tentu membahagiakan untuk saudara-saudara kita di Papua, karena selama ini mereka hanya menjadi penonton saja ketika tanah mereka diperkosa. Papua akhirnya mendapatkan haknya yang memang seharusnya bertahun-tahun menjadi milik mereka..

Semestinya sejak dari dulu Papua memperoleh jatah dari Freeport, tetapi karena kerakusan dan kebodohan dari beberapa pejabat kita dahulu, membuat rakyatnya sendiri kelaparan dan menangis. Indonesia saja berpuluh tahun hanya punya 9,36 persen, sedangkan 80 persen lebih dimiliki PT Freeport Indonesia.

Akibatnya kita seperti orang dikunci mulutnya dengan tangan terborgol, melihat semua kemewahan yang dinikmati Freeport tanpa bisa merasakannya. Lebih parah lagi, yang dari hasil 9 persen itupun menjadi bancakan siapa saja yang merasa punya kepentingan disana.

Namun kemudian era berubah. Sejak era pemerintahan Jokowi, pemerintah pun mulai melawan. Lobi-lobi terus menerus dilakukan untuk bisa mengambil mayoritas saham di Freeport sebesar 51 persen. Selanjutnya dari 51 persen itulah Papua mendapat bagian 10 persen saham.

Tetapi perlu kita ketahui bahwa untuk mendapatkan kembali kendali di Freeport ini tidak gratis. Indonesia harus menyiapkan ratusan triliun rupiah untuk membeli saham di bursa Internasional. Itupun harus melobi pihak-pihak lain yang selama ini sudah bekerjasama dengan PT Freeport dalam hal pembagian sharing, seperti penambang Internasional Rio Tinto.

Begitu alotnya perundingan di meja-meja ini, membuktikan bahwa pemerintah Indonesia sedang ingin membuat sejarah baru menjadi pemilik sesungguhnya Freeport, bukan lagi sebagai kacung yang hanya dibayar seenaknya.

Dengan pemberian saham 10 persen kepada Papua, pemerintah pusat merangkul masyarakat Papua untuk berjuang bersama mendapatkan kembali kendali atas Freeport. Maka hal ini tentu saja  disambut gembira pemerintah daerah Papua..

Papua di masa Presiden Jokowi ini memang sedang dibangkitkan kembali ekonominya. Baru kali ini dalam sejarah berdirinya Indonesia, ratusan triliun dana dikucurkan untuk membangun infrastruktur disana yang menunjukkan keseriusan Jokowi untuk membangun kembali Papua.

Selamat untuk saudara-saudara kita di Papua. Kita yakin bahwa dengan kekayaan wilayahnya yang melimpah, apabila dikelola dengan benar, pasti suatu saat rakyat Papua akan merasakan kesejahteraannya dan bahkan bisa lebih kaya dari kita yang tinggal di daerah lain di negeri ini. Dan itu memang sudah layak dan sepantasnya untuk dinikmati oleh saudara-saudara kita di wilayah paling timur tersebut. Merdeka!!!

Salam damai penuh cinta.

***
Solo, Minggu, 14 Januari 2018
Suko Waspodo
https://www.kompasiana.com/sukowaspodo_99/5a5b6d1ecbe5234a68032e02/memang-selayaknya-10-untuk-papua
ilustrasi: liputan6 doc.

Read More

Jangan Hanya Asal Mencela

Ada tujuh juta orang kini bekerja membangun infrastruktur di seluruh penjuru tanah air. Di Kalimantan ada 24 proyek, di Sulawesi 27 proyek, di Maluku dan Papua 13 proyek, di Sumatra 61 proyek, dan di tempat-tempat  lain. Itulah cuitan dari akun Tweeter Presiden Joko Widodo.  

Sungguh luar biasa, itulah semangat kerja nyata dari pemerintahan Presiden Jokowi. Tujuh juta memang bukan angka yang besar kalau kita melihat tingkat penganguran di negeri ini yang masih cukup tinggi, tetapi jelas bukan prestasi yang bisa dipandang dengan sebelah mata saja.

Pembangunan infrastruktur di negara mana pun sudah terbukti menjadi pemicu pembangunan yang berkelanjutan. Penyerapan tenaga kerja yang tidak sedikit serta hasilnya yang nyata dinikmati rakyat banyak adalah keunggulannya. Di Indonesia sendiri secara khusus merupakan bentuk pemerataan dan pengurangan ketimpangan pembangunan, agar wilayah Indonesia bagian tengah dan timur tidak tertinggal jauh dari wilayah Indonesia bagian barat.

Inilah fakta kerja nyata dari slogan 'kerja kerja dan kerja'. Tidak malukah siapa pun yang masih sering mencela dan bahkan memfitnah pemerintahan Jokowi terutama dalam pembangunan infrastruktur? Marilah kita tidak hanya terus menerus mengumbar celaan namun juga menilai positif jerih payah serius pemerintahan kali ini.

Ada beberapa teman penggiat status di media sosial yang mengatakan bahwa sudah sewajarnya apa yang dikerjakan oleh pemerintah, menurut mereka bukan hal yang istimewa,  tugas para aparat pemerintahan memang untuk bekerja. Mereka digaji dengan uang rakyat lewat pajak yang dibayarkan.

Sebegitu picikkah pemikiran para pencela? Meski tentu saja uang rakyat yang digunakan tetapi apakah semudah membalikkan tangan untuk membenahi negeri ini yang sudah terlanjut carut marut serta terinfeksi sangat akut oleh penyakit korupsi selama hampir seusia republik ini.

Silahkan mengkritik apabila memang pemerintah keliru dan bantulah dengan memberi solusi. Berilah apresiasi yang positif untuk karya nyata yang sudah terbukti dinikmati oleh rakyat banyak. Sepantasnyalah apabila kita juga otokritik dan koreksi diri dengan bertanya pada diri kita masing-masing, "apa yang sudah aku berikan untuk negeri ini?"  dan bukan hanya terus mengeluh dengan bertanya, "negeri ini sudah memberi apa kepada aku?". Mewujudkan kemajuan negeri dan kemakmuran rakyat bukan hanya tugas pemerintah tetapi juga tugas kita semua.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo paling lama hanya sepuluh tahun, itu pun kalau tahun 2019 rakyat masih menghendaki dia lagi. Setiap era pemerintahan adalah landasan bagi pemerintahan era berikutnya untuk meneruskan pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkesinambungan. Oleh sebab itu marilah kita dukung pemerintahan saat ini agar senantiasa bekerja keras demi kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Merdeka!!!

Salam damai penuh cinta.

***

Solo, Minggu, 14 Januari 2018

Suko Waspodo

https://www.kompasiana.com/sukowaspodo_99/5a5b1efcab12ae30d4465503/jangan-hanya-asal-mencela 

ilustrasi: IDN Times doc.

Read More

Anies-Sandi Dijewer Bu Sri

Seperti anak-anak yang boros jajan dan mungkin juga kebanyakan beli mainan untuk kepuasan sendiri, maka Anies-Sandi dijewer oleh bu Sri. Itulah ungkapan untuk apa yang dialami oleh gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta tersebut. Saat acara Musrenbang DKI Jakarta di Balaikota, Jakarta, Rabu 27 Desember 2017 kemarin, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk lebih rasional dalam pengalokasian anggaran belanja pegawai, salah satunya menyangkut perjalanan dinas.

Ibu Sri Mulyani mengkritisi tentang biaya perjalanan dinas PNS DKI yang dianggarkan Anies tiga kali lipat lebih tinggi dari yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas di DKI yang sebelumnya hanya  Rp 480.000,- sekarang naik atau berubah drastis menjadi Rp 1.500.000,- per orang per hari. Menurut bu Sri ini benar-benar tidak rasional lagi. Bu Sri mengingatkan agar anggaran ditata secara realistis dan tidak menggunakan uang rakyat untuk bancakan.

Selain itu beliau juga menyinggung soal anggaran pendidikan yang dialokasikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang masih di bawah mandatori yang berlaku. Mandatori anggaran pendidikan harus 20%' sedangkan porsi belanja pendidikan DKI Jakarta pada tahun ini hanya sebesar 8,8%.

Bu Sri Mulyani mendapati selisih 11,2% dan mempertanyakan larinya kemana. Sementara saat ini sudah berada di penghujung tahun. Dalam hal ini berarti bu Sri secara terang-terangan mencemaskan program pendidikan yang dirancang tahun ini tidak sesuai dengan yang diinginkan. Beliau bahkan sempat mengingatkan  Anies-Sandi untuk sedikit punya malu.

Dari peristiwa dan fakta ini menunjukkan seperti apakah sesungguhnya kualitas Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dalam mengelola Provinsi DKI Jakarta saat ini. Benar-benar berkualitas namun sangat rendah. Data dan keterangan ibu Sri Mulyani sudah membuka kenyataan yang sedang terjadi. Dan tampaknya keadaan pengelolaan Provinsi DKI Jakarta ala Anies-Sandi seperti ini akan terus berlangsung sampai 5 tahun ke depan. Sungguh tragis nasib ibukota negara kita tercinta ini.

Anies-Sandi, anda telah dijewer oleh bu Sri tetapi  sepertinya tidak cukup. Rakyat yang akan menghajar  anda dengan rotan tak lama lagi.

***

Solo, Kamis, 28 Desember 2017

'salam kritis penuh cinta'

Suko Waspodo

https://www.kompasiana.com/sukowaspodo_99/5a4494dbdd0fa802a910eb23/anies-sandi-dijewer-bu-sri 

BreakingNews doc. 

Read More