Mengapa Ada Orang yang Mengikuti Pemimpin yang Buruk?

Mengapa orang mengikuti diktator, lalim, dan tiran.

Poin-Poin Penting

• Diktator berkembang karena mereka tampak kuat dan efektif, tetapi mereka benar-benar arogan dan narsis.
• Lingkaran dalam pengikut (“antek”) mendukung pemimpin yang buruk karena mereka berbagi kekuasaan.
• Terlalu sering, kita menghargai keefektifan pemimpin tanpa memperhitungkan cara-cara yang digunakan pemimpin untuk berhasil.
• Penangkal kepemimpinan yang buruk adalah pengikut yang terlibat dan berani.

Pada tulisan ini, ada 52 negara di dunia yang dipimpin oleh diktator – lebih dari 25% dari semua negara, meliputi setengah daratan dunia. Apalagi, beberapa negara demokratis dijalankan oleh pemimpin yang otoriter dan ada pula yang bercita-cita menjadi diktator. Dengan begitu banyak diktator mengambil alih kekuasaan, kita harus bertanya, “Mengapa orang mengikuti pemimpin tirani?”

Salah satu alasan yang jelas adalah rasa takut. Tiran bersifat menghukum dan akan menundukkan siapa saja yang mempertanyakan otoritas mereka. Namun, ada banyak orang yang rela mengikuti pemimpin tirani. Untuk lebih memahami kita perlu menjelajahi psikologi di balik pemimpin yang buruk dan pengikut mereka.

1. Banyak Orang Tertarik pada Pemimpin Otoritarian. Kita menghargai pemimpin yang kuat dan percaya diri. Ini masuk akal karena orang ingin pemimpin mereka melindungi mereka. Terlalu sering, bagaimanapun, orang akan mengacaukan kesombongan dan narsisme untuk kekuatan. Pemimpin tirani, pada dasarnya, narsis, kurang empati, dan percaya diri sampai pada titik arogansi. Banyak penelitian menunjukkan bahwa individu narsistik lebih mungkin untuk mencapai posisi kepemimpinan. Yang penting, penelitian terbaru kami menunjukkan bahwa beberapa orang percaya bahwa intimidasi, individu yang tirani adalah tipe pemimpin "terbaik", kemungkinan karena mereka tumbuh dalam keluarga yang menghargai "taktik tangguh" saat menyelesaikan konflik.

2. Banyak Pengikut Mendambakan Kekuatan. Jean Lipman-Blumen, dalam bukunya tentang pemimpin beracun, menyarankan bahwa pengikut memungkinkan dan mendukung pemimpin yang buruk. Mereka membantu mereka mendapatkan posisi kekuasaan, dan mendukung kesalahan mereka karena mereka diizinkan untuk berbagi kekuasaan. Lipman-Blumen berbicara tentang pengikut jahat ini, yang menikmati kekuatan bersama para pemimpin beracun, dan menyebut mereka sebagai antek. Selain itu, beberapa pengikut mendukung pemimpin yang buruk yang akan memberikan apa yang mereka inginkan daripada berfokus pada apa yang baik untuk seluruh negara atau kolektif.

3. Tujuan Membenarkan Cara. Terlalu banyak orang menyamakan efektivitas dengan menjadi pemimpin yang "baik". Terlalu sering, kita fokus pada hasil, tetapi lalai untuk mempertimbangkan bagaimana hasil itu dicapai. Pemimpin tirani akan mengorbankan orang lain dalam upaya mereka untuk menang atau memegang kekuasaan, sementara pengikut mereka melihat ke arah lain.

4. Banyak Pengikut Apatis. Banyak dari kita menempatkan pemimpin kita di atas tumpuan. Kita membiarkan mereka mengambil kendali kekuasaan, dan kita berpaling, dengan asumsi bahwa mereka akan melakukan hal yang benar. Adalah kewajiban pengikut yang baik untuk meminta pertanggungjawaban pemimpin atas tindakan mereka dan untuk memanggil mereka keluar dari perilaku buruk mereka. Tetapi terlalu sering kita memberi para pemimpin “izin” sebagai gantinya, atau kita membuat pengecualian untuk mereka. Inilah sebabnya mengapa banyak pemimpin lolos dengan perilaku jahat atau tidak bermoral yang tidak dapat dihindari oleh pengikut dan orang lain (“Tidak apa-apa karena mereka adalah pemimpinnya.”).

Apa "penangkal" untuk kepemimpinan yang buruk?

Penangkal untuk kepemimpinan yang buruk adalah pengikut yang berani dan terlibat yang berfungsi sebagai pengawas ketika pemimpin berperilaku tidak semestinya atau mengambil jalan yang salah. Agar hal ini terjadi, sangat penting bagi kita untuk menumbuhkan lingkungan di mana warga negara merasa mereka diberdayakan, dan akan dilindungi, jika mereka menentang pemimpin yang buruk dan perilaku beracun mereka.

***
Solo, Rabu, 2 Maret 2022. 8:31 pm
'salam kritis penuh cinta'
Suko Waspodo
antologi puisi suko
image: iStock

 

Read More

Puan Maharani yang Super Norak

Mencermati sepak terjang Puan Maharani sampai akhir-akhir ini memang sungguh bikin 'nyesek'. Mulai dari perannya di DPR yang tidak istimewa dan pencitraannya yang super norak. 

Apa sih perannya yang menonjol sebagai ketua DPR? Sebatas memimpin rapat, sidang dan mengesahkan hasil kerja kan? Pencetus pemikiran untuk kepentingan rakyat sepertinya juga tidak ada yang orisinal dari pemikiran dia pribadi. Dipilih oleh rakyat dan diberi kesempatan menjadi ketua DPR pun sepertinya hanya karena mempunyai garis keturunan Bung Karno saja. Tak ada yang lebih.

Selanjutnya setiap kali menjelang pemilu kerjaannya adalah pencitraan menggunakan ratusan baliho di mana-mana. Baliho yang hanya mengotori pemandangan dan tidak ada unsur keindahan sama sekali.

Yang tak kalah menyebalkan juga menjelang pemilu 2024 ini adalah pencitraannya dengan seolah membantu bertanam padi. Nampang menggunakan baliho juga kian besar ukurannya dan semakin banyak jumlahnya.

Aksi koplak terbarunya adalah saat dia meresmikan gedung baru Pasar Legi Solo, Kamis 20 Januari 2022 kemarin.  Sejak kapan peresmian pasar dilakukan oleh ketua DPR? Ya, pasti sejak ada wanita ambisius yang satu ini. Pasti semua tahu bahwa peresmian pasar atau sarana prasarana yang lain adalah tugas eksekutif (kepala daerah) dan bukan tugas legislatif (DPR, apalagi ketua). Dalam sejarah negeri sejak era orde baru pun (yang saya tahu) tidak pernah ada kejadian seperti apa yang dilakukan Puan ini. 

Puan pasti sadar dan tahu bahwa peresmian Pasar Legi Solo itu bukan tugas dia sebagai ketua DPR, dan kalau dia sudah melakukannya berarti memang dia sengaja menganggap rakyat negeri ini bodoh dengan mencampur adukkan tugas legislatif dengan eksekutif. Semestinya peresmian ini oleh Ganjar Pranowo  sebagai Gubernur Jateng atau bahkan cukup oleh Gibran Rakabuming Raka sebagai Walikota Solo.

Terkait dengan peresmian pasar ini beberapa hari sebelumnya saat Gibran ditanya oleh awak media tentang apakah Pasar Legi akan diresmikan oleh Pesiden Jokowi, dia menjawab bahwa sudah ada walikota saja tak perlu harus oleh presiden. Tetapi saat hari H peresmian ternyata yang meresmikan justru Puan Maharani sebagai ketua DPR. 

Sepertinya dalam hal ini Gibran dan Ganjar sudah mendapat tekanan dari PDI-P.  Alasan Ganjar tidak hadir dalam peresmian pasar ini karena undangan 'mepet' dan ada acara lain sepertinya memang hanya alasan mengada-ada untuk menutupi adanya tekanan dari partainya agar peresmian dilakukan oleh Puan Maharani.

Tak bisa dipungkiri lagi bahwa peristiwa peresmian Pasar Legi ini adalah bentuk pencitraan Puan yang amat sangat norak dan cacat logika. Kalau orang yang suka menganggap rakyat bodoh dengan pencampuradukan peran legislatif dengan eksekutif ini kelak 2024 tetap dipilih sebagai Presiden atau Wakil Presiden, entah apa jadinya negeri ini.

Rakyat harus semakin kritis. Jangan memilih orang atau partai yang suka memaksakan kehendak dan membodohi rakyat. Merdeka!

***
Solo, Jumat, 21 Januari 2022. 11:20 am
'salam kritis penuh cinta'
Suko Waspodo
antologi puisi suko
ilustr: Harianmerapi

Read More

Pokoke Jokowi

Sudah lama saya tidak menulis tentang Jokowi. Saat sahabat saya ini menjadi walikota Solo, Gubernur DKI dan saat dua kali kampanye  'nyapres', saya sangat sering menulis tulisan pendek sederhana dan beberapa puisi tentang dia.

Saya bukan 'somebody special' apalagi busernya tetapi memang saya mengenalnya sebagai teman yang baik. Saya bukan orang yang dapat keistimewaan, hanya sebagai rakyat jelata yang secara ekonomi pas-pasan. Saya bukan ASN yang mendapat kenikmatan gaji yang relatif nyaman dan lebih baik. Saya hanya dosen swasta dengan pendidikan secukupnya saja.

Saya bukan aktifis partai, saya hanya mantan pendamping aktifis mahasiswa era reformasi di Solo dan penghubung dengan para aktivis di Jakarta dalam menggiring lengsernya Soeharto. Jujur saya merinding kalau mengingat keberhasilan gerakan mahasiswa 1998 itu. Tetapi jujur juga saya paling sakit hati dengan kelakuan Amien Rais yang mengotori peristiwa bersejarah tersebut. Sakit hati semakin berkembang menjadi kebencian dengan kelakuaannya yang bak Sengkuni hingga saat ini.

Sebagai warga negeri ini yang sudah tidak muda lagi, saya memang pernah mengalami era tujuh presiden negeri ini. Soekarno hanya saya alami saat masih balita, Soeharto 32 tahun dan saya merasakan tidak nyamannya politik negeri ini dengan segala kelicikan dia. Megawati dan Habibie saya tidak punya kesan istimewa. Gus Dur berkesan sebagai presiden yang sangat pluralis. SBY berkesan banget dengan prestasi korupsinya yang woow serta produktifitasnya sebagai pencipta lagu, meski saya belum pernah mendengar satu pun lagunya. Jokowi sudah pasti paling berkesan banget dengan segala prestasinya, kejujurannya, kepiawaian manuvernya yang ksatria dan tentu saja kerja kerasnya.

Mengapa saya harus mengatakan hal-hal tersebut di atas? Ini semua untuk melatar belakangi mengapa saya jadi pengin nulis tentang Jokowi lagi. Apa salah dia sehingga BEM UI, Ketua Umum PB HMI MPO dan demo mahasiswa (yang sudah berlangsung atau yang sedang direncanakan) selalu memfitnah dia? Mengapa para kadrun, Amien Rais, Rocky Gerung, Rizal Ramli, SBY, AHY, Ibas dan para politisi busuk lainnya, selalu setiap kali mengkritik ujungnya selalu menyalahkan Joko Widodo? Pokoke selalu ujungnya Jokowi yang dikambinghitamkan, padahal apa yang mereka nilai sebagai negatif terhadap kebijakan Jokowi tidak pernah terbukti. Ini semakin jelas bahwa mereka memang gerombolan pemfitnah.

Jika kita mencermati segala sepak terjang para politisi busuk tersebut selama pemerintahan Jokowi sesungguhnya hanya didasari iri hati yang berkembang menjadi kedengkian. Mereka yang merasa punya kemampuan dan visi politik hebat tetapi nyatanya tidak dikehendaki rakyat. Mereka hanya pintar bersilat lidah dan serakah. Sementara Jokowi dengan segala kepolosan, kesederhanaan serta kerja kerasnya terbukti dicintai rakyat. Karena dia memimpin dan mengabdi untuk rakyat dengan hati bukan dengan ambisi pribadi. Dan terbukti negeri ini semakin maju.

Apabila di era pandemi COVID-19 yang dialami secara global ini ada mereka yang terus memfitnah Jokowi, itu menunjukkan bahwa mereka memang cupet pikir dan tidak punya sense of crisis. Memangnya mudah mengelola pandemi yang menimpa negeri dengan jumlah penduduk terbesar ke empat di dunia. Sementara si Anis, kebanggaaan para kadrun, yang hanya mengelola penduduk Jakarta saja tidak becus.

Sudahlah, kalian para politisi busuk jangan hanya merecoki Jokowi yang sedang bekerja. Mending kalian belajar politik yang baik kalau ingin memimpin negeri ini. Tak perlu kalian paksa turun dari jabatan presiden, Jokowi pasti turun sendiri di 2024 nanti. Silahkan kalian menyiapkan diri untuk pilpres 2024 nanti meskipun saya sangat yakin bahwa kalian tidak kan mampu menarik simpati rakyat dengan rekam jejak kalian yang busuk.

Bagi para mahasiswa yang merencanakan demo menggulingkan Jokowi, kalian sebaiknya belajar untuk tidak memakai pempers dulu. Juga biasakan untuk tidak menggantungkan sapu tangan penghapus ingus. Kalian bisa belajar di perguruan tinggi juga masih banyak yang menggantungkan beasiswa dari pemerintah. Berkacalah dengan kemampuan analitis kalian yang masih cetek dan mau saja ditunggangi oleh para kadrun dan politisi busuk.

Bagi para penegak hukum (di era presiden Jokowi ini saya pendukung total TNI dan POLRI) jangan ragu untuk menindak para pemfitnah, perusuh serta para politisi busuk yang berniat makar. Ini urusan harga diri negara RI yang berdaulat, tak cukup diselesaikan dengan selembar kertas bermeterai 10 ribu rupiah.

Pokoke Jokowi, bagi saya dia tetap presiden negeri ini yang terbaik. Saya yakin bahwa dia akan menjadi benchmark untuk presiden mau pun kepala daerah negeri ini saat ini dan selanjutnya. Rakyat sudah tahu dan cerdas, bahwa pemimpin negeri ini minimal harus seperti Jokowi. Merdeka !!!

***
Solo, Sabtu, 24 Juli 2021. 7:36 pm
'salam kritis penuh cinta'
Suko Waspodo
antologi puisi suko
illustr: Grid.ID

Read More

Polaritas Moral-Politik dan Asal-usulnya

Pemikiran kiri atau kanan mungkin bergantung pada persepsi kelimpahan atau kelangkaan.

Poin-Poin Penting

• Penelitian telah mengidentifikasi polaritas ideologis yang luas yang melintasi politik, moralitas, estetika, teori pendidikan, dan psikologi.
• Polaritas yang ada dalam pikiran dan perasaan telah dicap sebagai pemikiran humanistik atau kiri versus pemikiran normatif atau kanan.
• Polaritas kiri-kanan dikaitkan dengan kepribadian, tetapi juga bervariasi sesuai dengan keamanan ekonomi.
• Lingkungan yang aman dan berlimpah dapat membuat kita condong ke kiri dan lingkungan berbahaya dengan sumber daya yang langka ke kanan.
  

Publikasi ilmiah pertama John A. Johnson Ph.D  adalah sebuah artikel, ditulis bersama dengan penasihat sekolah pascasarjananya, Robert Hogan, dan rekannya, Nicholas Emler, yang menyajikan versi baru dari teori perkembangan moral Hogan (Hogan, Johnson, & Emler, 1978). Salah satu bagian dari teori menunjukkan bahwa orang dewasa cenderung mengikuti salah satu dari dua posisi moral: etika hati nurani pribadi atau etika tanggung jawab sosial.

Orang yang mengikuti etika hati nurani pribadi cenderung lebih mengandalkan intuisi pribadinya tentang benar dan salah daripada pada aturan budayanya. Dia mempertanyakan norma dan hukum sosial yang tidak masuk akal baginya. Di sisi lain, orang yang mengikuti etika tanggung jawab sosial percaya bahwa ada kebijaksanaan dalam norma dan hukum tradisional dan konvensional. Oleh karena itu dia lebih mungkin untuk menerima dan mengikuti norma-norma yang telah ditetapkan.

Hogan (1970) telah menciptakan skala, Survey of Ethical Attitudes (SEA), untuk menilai kecenderungan seseorang untuk bersandar pada salah satu dari dua orientasi etis, dan dia menemukan bahwa skor di SEA sangat terkait dengan kepribadian. Orang-orang yang mendukung etika hati nurani pribadi digambarkan oleh rekan-rekan sebagai pemberontak, tanpa hambatan, rumit, sinis, dan progresif. Orang yang mendukung etika tanggung jawab sosial digambarkan oleh teman sebaya sebagai orang yang bijaksana, baik hati, konvensional, teliti, dan konservatif.

Setelah membaca penelitian oleh psikolog Silvan Tomkins (1965), Hogan, Emler, dan  John  menyadari bahwa orientasi etis yang dinilai oleh SEA hanyalah sebagian dari polaritas psikologis yang jauh lebih besar yang dijelaskan oleh Tomkins. Kutub humanistik atau "kiri" dalam polaritas Tomkins melihat manusia sebagai tujuan dalam diri mereka sendiri, secara intrinsik berharga, dan mampu secara alami mengembangkan potensi dan nilai bawaan mereka. Kutub normatif atau "benar" Tomkins adalah posisi bahwa manusia tidak memiliki nilai intrinsik, tetapi, sebaliknya, mencapai nilai dengan memenuhi standar keunggulan eksternal.

Etika hati nurani pribadi sangat cocok dengan kutub kiri Tomkins, sedangkan etika tanggung jawab terletak di kutub kanan. Tetapi Tomkins menunjukkan bahwa polaritas ini jauh melampaui etika dan dapat ditemukan dalam banyak bentuk pemikiran manusia: matematika, filsafat ilmu, metafisika, epistemologi, yurisprudensi, teori politik, estetika, teori pendidikan, psikologi, psikiatri, dan perkembangan anak.

Tomkins (1963) telah mengembangkan skala untuk mengukur polaritas yang telah dikenalinya, tetapi skala tersebut jarang digunakan dalam penelitian. Namun, karya Tomkins baru-baru ini ditemukan kembali di tengah kekhawatiran saat ini dengan polarisasi politik di Amerika Serikat. Frank dan Wilson (2020) telah menulis sebuah buku akses terbuka yang merangkum pemikiran Tomkins, dan buku itu mencakup bibliografi studi menggunakan skala polaritas Tomkins. Publikasi akses terbuka lainnya baru-baru ini (Nilsson & Jost, 2020) menerapkan ide-ide Tomkins pada konflik ideologis baru-baru ini di Amerika Serikat dan Swedia.

Pengamatan baru untuk menjelaskan pemikiran terpolarisasi

Semua hal di atas dimaksudkan sebagai pengantar buku yang ditulis oleh individu di luar psikologi akademik, Stephen Martin Fritz (2020). John menemukan buku itu secara tidak sengaja ketika dia diminta untuk meninjau makalah yang telah diserahkan Fritz ke Academia Letters, sebuah inisiatif penerbitan baru oleh Academia.edu. Makalah yang luar biasa ini, "Dual Morality: A Hypothesis," adalah ringkasan beberapa halaman dari bukunya yang lebih panjang (1102 halaman). Dia segera mengenali ide sentral makalah itu yang mirip dengan polaritas Tomkins.

Karena Fritz menyediakan versi bukunya yang dapat diunduh secara gratis dan ringkas, saya memeriksa perlakuan hipotesisnya tentang moralitas ganda ini. Saya menemukan bahwa Fritz memang menyajikan ide-ide yang mirip dengan polaritas Tomkins. Dalam beberapa hal, ia memperluas polaritas Tomkins ke banyak area spesifik yang tidak tercakup oleh Tomkins. Dia juga menambahkan variabel tambahan untuk menjelaskan versi ekstrim versus moderat dari polaritas kiri-kanan. Buku ini lebih merupakan karya teoretis daripada karya empiris, namun Fritz dengan hati-hati mengutip peneliti akademis yang relevan untuk mendukung gagasannya. Seseorang tidak harus memiliki gelar Ph.D. dalam psikologi untuk membuat pengamatan yang valid tentang kondisi manusia. Dan Fritz, sejauh yang saya tahu, telah membuat banyak pengamatan valid tentang polaritas dasar dalam spesies kita.

Satu wawasan yang relatif unik dari buku Fritz menyangkut asal-usul ekologis dan evolusioner yang lebih besar dari condong ke kiri atau ke kanan. Wawasannya sederhana, tetapi tidak sederhana. Dia menyarankan bahwa condong ke kiri atau kanan adalah fungsi dari apakah kita menganggap lingkungan relatif aman, dengan sumber daya yang cukup untuk mendukung semua orang, atau relatif berbahaya, dengan sumber daya yang tidak cukup untuk memastikan kelangsungan hidup setiap orang. Dalam kondisi pertama, individu, kelompok, dan seluruh budaya dapat bersandar ke kiri, termasuk semua jenis orang yang beragam sebagai saudara dan saudari, karena ada banyak hal yang harus dilakukan, dan setiap orang dapat bertahan dan berkembang. Dalam kondisi ini, kami menekankan kesetaraan dan kerja sama atas persaingan dan perbedaan berdasarkan prestasi. Kita bisa bersantai, bermain, dan berkreasi.

Tetapi jika dunia merasa berbahaya dan kekurangan sumber daya yang cukup untuk mendukung semua orang, kita menjadi lebih eksklusif dan konservatif. Kita melihat kepemimpinan yang kuat dan tradisi dalam kelompok kita yang terorganisir secara hierarkis, tidak termasuk orang-orang yang berbeda dari kita. Keputusan sulit harus dibuat tentang siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati karena tidak ada cukup untuk semua orang. Kita tidak mampu untuk memperlakukan semua orang secara setara, sehingga individu harus menunjukkan jasa dan nilai mereka untuk dimasukkan ke dalam kelompok yang akan menerima sumber daya dan hidup.

Fritz mencatat bahwa, selama rentang panjang evolusi manusia, manusia telah menciptakan lingkungan yang lebih aman di mana ada lebih banyak sumber daya untuk semua orang, sehingga ada kecenderungan umum dari organisasi budaya hierarkis ke organisasi budaya yang lebih egaliter. Meskipun utamanya adalah buku tentang penurunan kekerasan atas sejarah manusia, buku Steven Pinker (2011), The Better Angels of Our Nature, juga menggambarkan kecenderungan sejarah keseluruhan menuju egalitarianisme dan penerimaan keragaman yang humanistik. Namun, tren itu tidak merata melintasi ruang dan waktu. Masih ada beberapa budaya saat ini yang benar-benar berjuang untuk bertahan hidup, dan itu sangat condong ke kanan. Bahkan di Amerika Serikat yang relatif demokratis dan egaliter, fluktuasi ekonomi historis antara kemakmuran dan kesulitan tampaknya disertai dengan pergeseran antara sikap kiri dan kanan.

Fritz mengklaim bahwa pergeseran ini dapat terjadi bahkan pada tingkat individu karena kita semua memiliki kapasitas untuk orientasi moral/politik. Di saat banyak, saya mungkin murah hati dan menerima orang lain yang beragam, tetapi jika saya melihat ancaman terhadap keamanan ekonomi saya (dari perubahan iklim, imigrasi, terorisme, pandemi, dan lain-lain) saya mungkin menjadi kurang inklusif. Ini adalah ide yang menarik tetapi relatif belum teruji dalam psikologi karena para psikolog cenderung melihat orientasi liberal/konservatif sebagai sesuatu yang relatif tetap untuk setiap individu. Mudah-mudahan, kebangkitan ide-ide Tomkins dan perluasannya oleh penulis seperti Fritz akan mengarah pada studi penelitian baru yang akan membantu kita memperbaiki kondisi manusia.

***
Solo, Selasa, 15 Juni 2021. 9:29 am
'salam hangat penuh cinta'
Suko Waspodo
antologi puisi suko
illustr: TODAYonline

Read More

Negeri Kaum Munafik

 

 

 

 

 

 

 

 

tatkala sang pencipta hanya ada dalam kata-kata
perilaku hanyalah bualan berkedok sok beriman
agama hanyalah kendaraan mudah politik semata
kekuasaan dan keserakahan yang menjadi tujuan

pemimpin negeri semakin kehilangan taji
ketika kaum durjana menekan berlagak suci
kepada siapa mestinya sang pemimpin berpihak
rakyat jelata pemilihnya telah kehilangan hak

inilah potret negeri dicengkeram kaum munafik
ayat dan aturan agama dijadikan perangkat intrik
halal atau haram sungguh hanyalah sarana semata
nyata kesewenangwenanganlah yang dilakukannya

***
Solo, Rabu, 3 Maret 2021. 5:54 am
'salam kritis penuh cinta'
Suko Waspodo
antologi puisi suko
painting by LordAras
 

Read More

Sisi Gelap Ambisi Politik

Kepribadian Machiavellian mungkin menikmati kampanye politik lebih dari yang lain.

Dalam psikologi kepribadian, Machiavellianisme mengacu pada pendekatan sinis dan manipulatif terhadap hubungan interpersonal yang merangkul "fleksibilitas moral" untuk keuntungan pribadi. Orang-orang yang memiliki sifat Machiavellian, atau "Mach," menempatkan prioritas tinggi pada uang, kekuasaan, dan persaingan, dan dikatakan mengejar tujuan mereka dengan mengorbankan, atau setidaknya tanpa memperhatikan kesejahteraan, orang lain (Jones & Paulhus , 2009).

Machiavellianisme juga telah diidentifikasi sebagai anggota dari "triad gelap", sekelompok sifat benci secara sosial, egois yang juga mencakup narsisme (rasa muluk superioritas diri sendiri terhadap orang lain dan perasaan berhak atas perlakuan khusus) dan psikopati ( mengabaikan hak-hak orang lain yang dikombinasikan dengan impulsif yang sembrono) (Jones & Figueredo, 2013).

Meskipun ketiga anggota triad gelap berbagi inti antagonisme antarpribadi yang sama, ada perdebatan tentang sejauh mana mereka berbeda satu sama lain. Secara khusus, ada kekhawatiran bahwa ukuran Machiavellianisme yang ada pada dasarnya memanfaatkan sifat yang sama dengan psikopati, dan oleh karena itu mungkin berlebihan (Miller, Hyatt, Maples-Keller, Carter, & Lynam, 2017). Namun, penelitian terbaru (Peterson & Palmer, 2019) menunjukkan bahwa Mach terkenal karena ambisi politik mereka, sedangkan psikopat tidak terlalu peduli dengan politik. Oleh karena itu, mungkin ada perbedaan yang bermakna dan secara teoritis relevan antara Machiavellianisme dan psikopati.

Meskipun konsep Machiavellianisme dan psikopati memiliki elemen yang sama, seperti kesediaan untuk menggunakan manipulasi dan penipuan untuk mencapai tujuan seseorang, psikopati juga dikaitkan dengan impulsif, sedangkan, dalam teori, Mach harus lebih terencana dan berorientasi pada jangka panjang daripada jangka pendek. tujuan jangka waktu. Selain itu, telah disarankan bahwa, tidak seperti psikopati, Machiavellianisme dikaitkan dengan bentuk pelanggaran yang tidak terlalu kejam, kurang agresif, seperti curang, berbohong, dan pengkhianatan, terutama ketika pembalasan tidak mungkin (Jones & Paulhus, 2009). Misalnya, Mach lebih mungkin untuk menyontek pada makalah semester daripada tes pilihan ganda. Karenanya, kecurangan mereka cenderung strategis, daripada impulsif sembarangan.

Di sisi lain, beberapa penelitian menunjukkan bahwa, bertentangan dengan ekspektasi teoritis, ukuran Machiavellianisme saat ini dikaitkan dengan impulsif dan pencarian kegembiraan. Selain itu, meskipun semua anggota triad gelap dikaitkan dengan keramahan yang rendah (sifat kepribadian yang mencerminkan kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain), dalam teori, Machiavellianisme, tidak seperti psikopati, secara teoritis harus dikaitkan dengan kesadaran tinggi, sifat yang terkait dengan dorongan hati. kontrol dan perencanaan jangka panjang.

Namun, tinjauan studi (Miller et al., 2017) menemukan bahwa psikopati dan Machiavellianisme dikaitkan dengan kesadaran yang rendah, menunjukkan bahwa baik Mach maupun psikopat cenderung buruk dalam perencanaan dan pemikiran jangka panjang sebelum mereka bertindak. Agar adil, ulasan yang sama menemukan bahwa psikopati memiliki asosiasi positif yang signifikan dengan masalah perilaku termasuk perilaku antisosial, penyalahgunaan zat, dan perjudian, sedangkan Machiavellianisme tidak. Ini agak sejalan dengan pandangan bahwa orang Mach lebih mungkin daripada psikopat untuk selektif dan strategis dalam perilaku mereka daripada mengambil risiko impulsif secara umum.

Meskipun demikian, penulis berpendapat bahwa penelitian saat ini menggunakan ukuran Machiavellianisme yang ada benar-benar mengukur psikopati, dan bahwa pengukuran Machiavellianisme yang lebih baik yang menangkap kemampuan untuk terlibat dalam perencanaan jangka panjang sambil juga memanfaatkan sifat egois dan manipulatif dari konsep tersebut diperlukan. .

Terlepas dari kekurangan yang jelas dari ukuran yang ada, ada bukti yang menunjukkan perbedaan menarik antara Mach dan psikopat yang relevan dengan inti teoritis Machiavellianisme. Sebuah studi (Peterson & Palmer, 2019) tentang triad gelap dan ambisi politik menemukan bahwa ada perbedaan antara masing-masing dari tiga sifat gelap dalam kaitannya dengan minat khusus dalam aktivitas tertentu yang berkaitan dengan bekerja dalam politik. Secara khusus, mereka menemukan bahwa narsisme dan Machiavellianisme terkait dengan minat untuk mencalonkan diri dan merasa memenuhi syarat untuk berkuasa, sedangkan psikopati tidak. Lebih jauh, Machiavellianisme sendiri terkait dengan memiliki pandangan positif tentang aktivitas spesifik yang terkait dengan aktivitas yang terlibat dalam menjalankan jabatan terpilih, termasuk penggalangan dana, bekerja dengan pejabat partai, berinteraksi dengan pers, dan meluangkan waktu yang dibutuhkan untuk mencalonkan diri. Narsisme tidak terkait dengan minat dalam salah satu aktivitas ini, sedangkan psikopati terkait dengan ketidaksukaan aktif dari semua aktivitas ini.

Ini menunjukkan bahwa meskipun narsisis menyukai gagasan mencalonkan diri untuk jabatan, mereka memiliki sedikit minat untuk melakukan pekerjaan yang sebenarnya. Machs, di sisi lain, tampaknya berpikir bahwa mereka akan menikmati urusan sehari-hari berkampanye untuk jabatan, sedangkan psikopat menganggap ide itu tidak menarik.

Oleh karena itu, ini tampaknya menunjukkan bahwa orang Mach dan psikopat sangat berbeda dalam sikap mereka terhadap perilaku yang diperlukan untuk mendapatkan kekuasaan politik. Para penulis berpendapat bahwa psikopat mungkin kurang memiliki keinginan untuk berinteraksi dengan orang lain, sedangkan Mach mungkin benar-benar menikmati proses berinteraksi dengan orang-orang untuk tujuan mempengaruhi mereka secara politik. Ini juga akan konsisten sampai batas tertentu dengan Mach lebih tertarik pada perencanaan jangka panjang dan memiliki keinginan untuk mendapatkan kekuatan daripada psikopat. Menimbang bahwa kata Machiavellianism diambil dari nama filsuf politik Niccolò Machiavelli, temuan ini tampaknya sangat tepat.

Batasan dari studi ambisi politik adalah bahwa studi ini hanya menggunakan ukuran laporan diri dan tidak menilai hasil yang objektif, jadi tidak jelas apakah Mach secara obyektif melakukan lebih baik dalam politik daripada psikopat atau narsisis. Namun, penelitian lain di Jerman yang menggunakan ukuran objektif kesuksesan karier menemukan bahwa Machiavellianisme secara positif terkait dengan memperoleh posisi kepemimpinan di perusahaan sedangkan psikopati memiliki asosiasi negatif (Spurk, Keller, & Hirschi, 2016). Artinya, Mach lebih mungkin mendapatkan posisi tanggung jawab di tempat kerja daripada psikopat — yang menunjukkan bahwa meskipun ada kesamaan di antara mereka, setidaknya ada beberapa perbedaan yang diharapkan secara teoritis antara hasil yang terkait dengan Machiavellianisme dan psikopati, bahkan ketika menggunakan ukuran yang ada saat ini.

Ini sepertinya menunjukkan bahwa, meskipun impulsif dan kesadarannya rendah, Mach bersedia dan mampu mengambil pendekatan langsung untuk mencapai ambisi mereka, sedangkan psikopat tampaknya tidak peduli, mungkin karena mereka tidak memiliki ambisi mengemudi atau tidak menikmati melakukan pekerjaan kotor politik.

Selain itu, penelitian sebelumnya (Jones & Paulhus, 2009) menunjukkan bahwa Mach berkembang dalam organisasi tidak terstruktur di mana mereka memiliki kebebasan untuk improvisasi dan tunduk pada aturan dan batasan yang lebih sedikit, dan di mana mereka memiliki peluang untuk interaksi tatap muka, mungkin begitu mereka bisa berlatih memanipulasi orang. Dalam hal ini, mungkin tepat bahwa ukuran Machiavellianisme dikaitkan dengan kesadaran yang rendah. Orang yang tinggi hati nuraninya cenderung tertib, suka mengikuti aturan dan mungkin menghargai pengaturan kerja yang sangat terstruktur. Di sisi lain, Mach mungkin berkinerja buruk di lingkungan kerja yang terlalu terstruktur, sehingga kesadaran mereka yang rendah mungkin berjalan seiring dengan preferensi mereka untuk fleksibilitas dan improvisasi. Mungkin orang Mach menikmati kampanye politik karena memungkinkan mereka menjadi fleksibel dan memberi peluang untuk improvisasi.

Untuk alasan ini, tampaknya Machiavellianisme mungkin masih memiliki tempat khusus dalam triad gelap dan mungkin penting dalam memahami sifat ambisi politik.

***
Solo, Senin, 9 November 2020. 11:17 am
'salam kritis penuh cinta'
Suko Waspodo
antologi puisi suko
ilustr: Psychology Today
 

Read More

Limbah Beracun

 

 

 

 

 

 

kalian adalah sampah sesungguhnya
bukan sampah organik yang bisa berurai
bukan pula yang masih bisa didaur ulang
kalian adalah mutlak limbah beracun

kalian adalah sisa-sisa yang tiada guna
yang hanya mencemari alam seisinya
menimbulkan bau busuk menyengat
membuat kotor dan penyakit laknat

sudah sepantasnya kalian disingkirkan
sudah selayaknya kalian dimusnahkan

sekarang kalian mencoba berkumpul
merasa mampu memperbaiki negeri
sungguh tindakan yang tak masuk akal
justru membuat alergi bumi pertiwi

kalian tak usah mencoba membual
hanya akan membuat rakyat mual
tampang kalian yang nyata kumal
sungguh memang jelmaan dajjal

jangan bermimpi untuk disembah
limbah memang seharusnya punah

enyahlah kalian dari muka bumi
jangan sampai negeri ini kalian racuni

***
Solo, Jumat, 21 Agustus 2020. 11:44 am
'salam kritis penuh cinta'
Suko Waspodo
antologi puisi suko
ilustr: PNGkey

 

Read More

Politik Dinasti dan Politik yang Beradab

Dinasti adalah sistem reproduksi kekuasaan yang primitif karena mengandalkan darah dan keturunan dari hanya bebarapa orang. Oleh karena itu di dalam dinasti tidak ada politik karena peran publik sangat sering tidak dipertimbangkan. Dengan itu, dinasti juga cenderung berlawanan dengan demokrasi  karena dalam demokrasi, rakyat lah yang memilih para pemimpinnya. Jadi, politik dinasti adalah proses mengarahkan regenerasi kekuasaan bagi kepentingan golongan tertentu  untuk bertujuan mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan di suatu negara. 

Politik dinasti muncul dalam dimensi yg halus, berupa gejala dinasti politik yang mendorong sanak keluarga elite-elite lama untuk terus memegang kekuasaan di pemerintahan yang diturunkan secara demokratis oleh pendahulu mereka. Pada gejala ini, penyesuaian terhadap etik demokrasi modern dilakukan dengan mempersiapkan putra-putri yang bersangkutan dalam sistem pendidikan dan rekrutmen politik yang sedemikian dini. Jadi, saat mereka muncul, kemunculannya seolah-olah bukan diakibatkan oleh faktor darah dan  keluarga, melainkan oleh faktor-faktor kepolitikan yang lebih wajar dan rasional. Meskipun terkadang ‘gelar pendidikan’ mereka dapat dibeli dengan nama keluarga mereka. 

Namun demikian  politik dinasti juga dapat tampil dalam bentuk yang lain, lebih vulgar dan identik dengan otoriterianisme. Ia muncul dari suatu sistem politik modern yang sudah ada sebelumnya dan yang sudah dibekukan dan selanjutnya  dikondisikan sedemikian rupa sehingga rakyat melalui wakilnya, hanya bisa memilih anak atau istri dari keluarga yang sedang berkuasa. Dengan demikian, yang sebenarnya terjadi adalah politik dinasti yang dipilih bukan secara sukarela oleh rakyat, tetapi secara represif.

Kecenderungan politik seperti itulah yang terjadi di Golkar pada era presiden Soeharto. Seluruh keluarganya terlibat di partai dan pemerintahan serta wakil rakyat. Pemilu hanya menjadi formalitas demokrasi semu dan bahkan palsu. Otoritarian dinasti Soeharto yang dibungkus dalam kemasan seolah demokrasi Pancasila.

Situasi politik seperti itu juga yang sekarang diulang dilakukan oleh PDIP dan Partai Demokrat, dinasti Soekarno, dinasti SBY dan yang terbaru tentu saja dinasti Jokowi. Meski apa pun alasan yang disampaikan oleh Megawati, SBY, Jokowi atau siapa pun yang lain tentang politik dinasti dan dia merasa tetap demokratis tetapi faktanya tetap terjadi yang namanya ‘petunjuk’ dan dia memanfaatkan budaya ‘pekewuh’ yang ada dalam kultur budaya Jawa. Maka tidak tercapailah situasi demokratis dalam hal ini dan lebih lanjut maka dalam partai politik yang terjadi bukan lagi keberpihakan kepada rakyat melainkan kepada keluarga.  

Tulisan sederhana ini hanya sekadar ingin berbagi wawasan tentang betapa mencemaskannya apabila politik dinasti ini terus dipelihara dan bahkan dikembangbiakkan. Negeri ini tidak akan menjadi semakin dewasa dalam politik yang demokratis dan itu berarti bertentangan dengan Pancasila.

Berpolitiklah secara cerdas dan beradab. Keterlibatan sanak keluarga di dalam kancah politik kekuasaan semestinya berproses sejak dini, bukan dengan cara 'karbitan'.  Semoga dengan perilaku politik yang cerdik dan cerdas namun tetap beradab negeri ini menjadi semakin demokratis. Merdeka!

***
Solo, Rabu, 22 Juli 2020. 11:12 am
'salam kritis penuh cinta'
Suko Waspodo
antologi puisi suko
ilustr: tribunnews.com

Read More

Rocky Gerung yang 'Cerdik'

 

Semenjak acara Indonesian Lawyer Club (ILC ) menjadi acara yang sengaja dikhususkan untuk mengkritik pemerintahan negeri ini , sejak itulah kesempatan diberikan oleh Karni Ilyas kepada Rocky Gerung untuk memperoleh panggung. Karni Ilyas cukup cerdas untuk menggunakan acara tersebut untuk mengaduk-aduk emosi pemirsa TV yang gemar mengikuti pergulatan politik praktis negeri ini, secara khusus semenjak era kepemimpinan presiden Joko Widodo.

Pilihan Karni Ilyas untuk selalu melibatkan RG di acara ILC memang tepat. Tepat dalam pengertian untuk mengaduk emosi pemirsanya. Rocky Gerung memang cukup cerdik (kalau tidak mau dibilang licik) dalam menyampaikan statementnya yang memang terasa sangat vulgar dan tak beretika.  Mengapa vulgar dan tak beretika dinilai cerdik? Tentu saja cerdik di sini adalah untuk ukuran RG yang memang sengaja memposisikan sebagai nara sumber 'antagonis' yang dibutuhkan oleh ILC (Karni Ilyas dan TV One) untuk menjaga ratingnya agar tetap tinggi.

TV One memang beda, itulah yang juga dipakai acuan RG bahwa Rocky Gerung memang beda. Saya memang bukan dosen filsafat seperti RG tetapi saya juga tahu bahwa setiap individu manusia memang beda dengan segala keunikannya. Namun demikian apakah kemudian dibenarkan bahwa dengan segala keunikannya lalu setiap individu boleh melecehkan sesamanya manusia? 

Rocky Gerung banyak diketahui bahwa dia juga seorang dosen, dan mungkin oleh sebab itu pula dia dianggap punya kompetensi untuk menjadi nara sumber atau pendebat di acara ILC. Dan memang dia berhasil untuk menjadi daya tarik di acara tersebut. Karena kita tahu bahwa ungkapan "bad news are good news", hal-hal atau peristiwa yang buruk akan menjadi pemberitaan yang bagus dan menarik. Ada satu kecenderungan buruk manusia bahwa akan menyenangkan bila melihat orang lain mengalami ketidaknyamanan sehingga dirinya sendiri bisa menyombongkan diri.

Dalam konteks itulah RG saya nilai cerdik. Dia memposisikan diri sebagai seorang pembenci seperti sebagian besar penonton acara ILC yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah saat ini. Para penonton ILC (dan juga TV lain yang mendatangkan RG) merasa mendapat dukungan untuk terus mengkritik pemerintah secara vulgar, agar tidak termasuk dalam kelompok orang-orang 'dungu' seperti yang dikatakan oleh RG.

Semenjak sepak terjangnya di acara-acara talk show politik, apakah RG masih layak menjadi dosen? Ini menjadi pertanyaan yang terus ada di pikiran saya.  Bolehkah seorang dosen melecehkan orang lain, meskipun dengan landasan keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan? Apalagi kalau landasannya ngawur dan mengada-ada? Asal beda dan lalu menilainya dengan 'dungu".

Menurut yang saya pahami, seorang guru atau dosen tidak boleh menilai (mengatakan) mahasiswanya bodoh apalagi dungu. Karena kita semua tahu bahwa setiap manusia tidak ada yang sempurna. Tidak akan ada dosen apabila tidak ada mahasiswa yang belum memahami (bukan bodoh atau dungu) tentang ilmu yang dia pelajari di bangku perkuliahannya. Apalagi di forum di luar batas wewenangnya sebagai dosen, layakkah RG menilai orang lain yang berbeda pendapat dengannya sebagai dungu? Orang kebanyakan pun tidak boleh melecehkan sesamanya apalagi seorang dosen yang mestinya memiliki tingkat intelektual dan kesantunan yang lebih tinggi.

Tampaknya sudah saatnya, penyelenggara talk show politik dan sejenisnya di TV atau media lain, untuk tidak melibatkan RG dan pembicara lain sejenisnya. Tidak selayaknya masyarakat kita dibodohi dengan pembicara talk show semacam RG. Demikian pula perguruan tinggi yang masih menggunakan RG sebagai staf pengajarnya, seharusnya mengkaji ulang keterlibatan RG di ruang perkuliahan.

Orang 'secerdik' RG tidak sepantasnya diberi panggung hanya semata demi menaikkan rating dan memperbanyak pemasang iklan. Masyarakat kita tidak semestinya dikorbankan dengan pembodohan secara keji oleh orang seperti RG. Memang 'bad news' biasanya menarik tetapi bukan lalu membiarkan diri kita menjadi 'bad people'.
 

***
Solo, Jumat, 6 Desember 2019. 9:03 pm
'salam kritis penuh cinta'
Suko Waspodo
antologi puisi suko
ilustr: kumparan.com

Read More

Mengambil Hikmah dari Tuduhan Kecurangan Pilpres 2019

Menyelenggarakan hajatan besar pesta demokrasi Pemilu di negeri ini sungguh bukan perkara mudah, apalagi pemilihan legislatif (pileg) diselenggarakan bersamaan dengan pemilihan presiden (pilpres). Jumlah DPT yang hampir 200 juta, jumlah TPS yang lebih dari 800 ribu, partai peserta yang berjumlah 20 (termasuk 4 partai lokal Aceh) serta kebhinekaan rakyat negeri ini, merupakan tantangan besar untuk mewujudkan Pemilu yang luber dan jurdil. Tentu mustahil untuk mewujudkan pelaksanaan pemilu yang 100% sempurna tanpa cacat, dengan melihat kompleksitas yang ada ditambah dengan menguatnya politik identitas.

Namun ada suatu hal yang menarik pada pemilu 2019 ini, khususnya terkait pilpres. Kubu Prabowo-Sandi (02) sejak sebelum masa kampanye dimulai sudah mengumbar narasi negatif dengan mengatakan bahwa "Prabowo-Sandi pasti menang jika tidak dicurangi". Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal kubu 02 sudah tidak mempercayai penyelenggaraan pemilu, khususnya pilpres. Karena situasi adanya narasi negatif inilah yang justru membuat pelaksanaan pemilu kali ini menjadi relatif semakin berhati-hati.

Gencarnya narasi tuduhan curang membuat pelaksana dari tingkat TPS hingga KPU pusat bekerja semakin cermat dan hati-hati dalam pelaksanaan hari pencoblosan maupun selanjutnya hingga tahap penghitungan suara. Demikian pula Bawaslu juga terlihat lebih jeli mengamati pelaksanaan Pemilu kali ini.

Meskipun akhirnya penghitungan suara sudah resmi diselesaikan oleh KPU dan untuk Pilpres hasilnya 55,50 % - 44,50 % untuk kemenangan paslon Jokowi-Ma'ruf (01), tetapi kubu 02 tetap tidak mau menerima kekalahan dan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Walaupun akhirnya gugatan mereka seluruhnya ditolak MK setelah melalui sidang MK yang berlangsung terbuka dan diliput langsung oleh banyak media nasional maupun internasional.

Mahkamah Konstitusi pada sidang Kamis 27 Juni 2019 kemarin,  memutuskan menolak seluruh gugatan kubu 02 kepada KPU. Semua tuduhan yang dilontarkan oleh pihak pemohon (kubu 02) kepada pihak termohon (KPU) serta pihak terkait (kubu 01) terbantahkan karena tidak bisa menunjukkan bukti-bukti tentang tuduhan kecurangan mereka. Keputusan MK ini membuktikan bahwa KPU sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar terlepas dari beberapa kekurangan yang ada. Sekaligus hal ini membuktikan bahwa Pemilu kali ini sudah dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya.

Kesuksesan Pemilu kali ini juga ditunjukkan dengan tingkat partisipasi pemilih yang lebih dari 80%. Ini merupakan tingkat partisipasi tertinggi dalam usia republik ini, meskipun juga mencatat korban meninggal tertinggi pada pihak petugas pelaksana pemilu. Masalah ini akan menjadi pekerjaan rumah bagi KPU dan pemerintah dalam evaluasi pelaksanaan Pemilu kali ini.

Narasi tuduhan pelaksanaan Pemilu akan curang oleh kubu oposisi sejak awal nampaknya justru memacu pelaksanaan Pemilu kali ini menjadi relatif lebih baik. Terima kasih untuk Mahkamah Konstitusi yang telah menyelesaikan sengketa pilpres kali ini dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya serta selamat untuk Komisi Pemilihan Umum yang sudah melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemilu kali ini dengan profesional sesuai dengan kewajiban, hak serta kewenangannya. Merdeka!

***

Solo, Jumat, 28 Juni 2019. 3:56 pm

'salam kritis penuh cinta'

Suko Waspodo

antologi puisi suko

ilustr: Liputan6.com

Read More

Hilangnya Nalar

tatkala kendaraan polisi mengangkut senjata
peluru tajam dan perlengkapannya
mengapa harus dipersoalkan?
bukankah itu sarana untuk menjaga keamanan?

tatkala ambulans mengangkut banyak batu
senjata tajam dan sejenisnya menyatu
mengapa tak dipersoalkan?
bukankah itu mestinya sarana tuk angkut korban?

tatkala kecurangan pemilu dituduhkan
secara terstruktur sistematis dan masif seakan
mengapa tak segera tunjukkan bukti?
bukankah tak cukup sekadar asumsi?

tatkala rakyat sudah menentukan pilihannya
dan  kekalahan sudah nyata di depan mata
mengapa tidak mau mengakui?
bukankah semua sudah sesuai konstitusi?

tatkala ambisi kuasa membelenggu diri
nalar pun hilang dari relung nurani
mengapa ini semua harus terjadi?
bukankah kebenaran pasti nyatakan diri?

***
Solo, Jumat, 24 Mei 2019. 9:59 am
'salam kritis penuh cinta'
Suko Waspodo
antologi puisi suko
kompasiana
pepnews
ilustr: vert-is-ninja

Read More

Kali Ini Prabowo Harus Diperiksa dan Diadili

Ketegangan yang berlanjut menjadi kerusuhan yang terjadi di Jakarta sejak 21 Mei 2019 menunjukkan bahwa Prabowo memang biadab. Dia rela mengorbankan anak-anak bangsa untuk bertarung di lapangan, diadu domba melawan aparat keamanan, menciptakan ketakutan, mendorong konflik berdarah, hanya karena dia tidak terima bahwa dia kalah.

Dia sudah tahu bahwa dia sudah pasti kalah. Dia tahu tidak akan mungkin gugatannya ke MK akan dikabulkan. Dia sudah tahu bahwa pertarungan seharusnya sudah selesai.

Tetapi berbeda dengan 2014, kali ini Prabowo tidak akan membiarkan bangsa ini merayakan hasil akhir pilpres dengan bahagia. Dia tahu dia kalah, dan dia akan menghukum bangsa ini karena tidak memilih dia.

Ini bukan soal ambisi kekuasaan. Ini soal kebusukan hati. Karena itu kita jangan mengulang kesalahan yang sama, membiarkan Prabowo melenggang melakukan kerusakan.

Dua puluh tahun yang lalu, dia tidak jadi dibawa ke mahkamah militer karena para anah buahnya – Tim Mawar – pasang badan menyatakan penculikan aktivis dilakukan bukan karena perintah Prabowo. Pimpinan militer kemudian membentuk Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang menyimpulkan Prabowo bersalah dalam kasus penculikan dan penyiksaan para aktivis.

DKP mengajukan rekomendasi agar Prabowo diberhentikan dari dinas keprajuritan. Namun Presiden Habibie mengeluarkan keputusan yang lebih lunak: ia memberhentikan Prabowo ‘dengan hormat’. Prabowo bahkan tetap berhak menerima pensiun.

Pemerintah dan pimpinan militer kita saat itu sekadar bermain aman dan mungkin berharap bahwa sebuah pemberhentian akan memberi efek jera terhadap Prabowo. Ternyata harapan itu keliru. Prabowo kembali ke Indonesia dan bertarung di politik.

Dia dibiarkan ikut dalam Konvensi Golkar 2004, pemilihan wakil presiden pada 2009, pemilihan presiden 2014 dan 2019. KPU mengabaikan fakta bahwa DKP pernah menyatakan dia bersalah sebagai perwira militer. Sekadar catatan, pada pilpres 2014 itulah, Prabowo mulai melancarkan kampanye yang menonjoolkan penyebaran kebohongan dan sentimen agama.

Pada Pilpres 2019 kali ini, Prabowo dengan seenaknya melakukan hal-hal yang masuk dalam kategori melawan hukum: menyebarkan kabar bohong bahwa menurut real count dia menang sejak hari pilpres dan kemudian diulang di berbagai kesempatan berbeda, menyebarkan kabar bohong bahwa terjadi kecurangan KPU, menyatakan tidak akan menerima hasil penghitungan KPU karena terjadi kecurangan yang luar biasa tanpa menyajikan bukti.

Selanjutnya pernyataan maupun hasutan itulah yang bisa diduga menyebabkan ketegangan, konflik  dan bahkan kerusuhan yang kini secara riil sudah terjadi. Bahkan, hampir pasti, gerakan untuk menduduki Bawaslu, atau KPU, atau bahkan DPR, adalah hal yang tidak secara alamiah terjadi, melainkan dimobiisasi (kubu) Prabowo.

Oleh sebab itu, Prabowo harus diadili untuk tuduhan kejahatan yang dia lakukan. Setidaknya ada tiga dugaan pelanggaran hukum yang dapat dikenakan padanya:

1. Menyebarkan kabar bohong yang dapat menyebabkan keonaran (menurut UU No 1 1946, bila disengaja untuk menyebabkan keonaran, hukumannya maksimal 10 tahun; bila tidak sengaja maksimal 3 tahun).
2. Menyebarkan kabar tidak pasti yang dapat menyebarkan keonaran (menurut UU No 1 1946, hukumannya maksimal 2 tahun)
3. Menghasut untuk tidak menerima perintah UU (menurut pasal 160 KUHP, hukumannya maksimal 6 tahun)

Kali ini, kita tidak boleh mengulang kesalahan 20 tahun yang lalu. Prabowo harus diperiksa dan diadili. Selama dia merasa bahwa dia 'tidak bisa diadili', dia akan terus melakukan kerusakan di negara ini.

***
Solo, Rabu, 22 Mei 2019. 11:25 am
'salam kritis penuh cinta'
Suko Waspodo
antologi puisi suko
kompasiana
pepnews
ilustr: merdeka.com

Read More

KPU Tetapkan Jokowi-Ma'ruf Pemenang Pilpres 2019

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dini hari tadi telah menyelesaikan rekapitulasi nasional hasil Pilpres 2019. Pasangan Joko Widodo -Ma'ruf Amin ditetapkan menjadi pemenang Pilpres 2019.

"Jumlah suara sah pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin 85.607.362 suara. Jumlah suara sah pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 68.650.239," ujar komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik dalam rapat pleno KPU di gedung KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2019) dini hari.

Hasil pilpres itu ditetapkan dalam keputusan nomor 987. Hasil rekapitulasi KPU secara nasional ini terdiri atas perolehan suara di 34 provinsi dan 130 panitia pemilihan luar negeri (PPLN).

KPU menyebut jumlah suara sah nasional 154.257.601. Jumlah suara sah pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin 85.607.362 atau 55,50 persen dari total suara sah nasional.

Jumlah suara sah pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 68.650.239 suara atau 44,50 persen dari total suara sah nasional.

Ketua KPU Arief Budiman kemudian membacakan keputusan hasil rekapitulasi nasional pilpres, pemilihan anggota DPR, anggota DPRD, dan anggota DPD. Arief langsung mengetok palu tanda penetapan hasil rekapitulasi.

Rapat pleno ini langsung diumumkan setelah KPU melakukan rekapitulasi empat provinsi terakhir. Pleno ini dihadiri seluruh komisioner KPU, Ketua Bawaslu Abhan, dan semua anggota Bawaslu.

Saksi dari parpol pendukung Jokowi-Ma'ruf yang hadir adalah I Gusti Putu Artha, sedangkan dua orang saksi dari Prabowo-Sandi adalah juru debat BPN Ahmad Riza Patria dan Aziz.

Seperti diketahui, Jokowi-Ma'ruf unggul di 21 provinsi, yang terdiri atas Gorontalo, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Bali, Sulawesi Barat, Yogyakarta, Kalimantan Timur, Lampung. Selanjutnya pasangan nomor urut 01 itu menang di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah.

Demikian pula, Jokowi-Ma'ruf unggul di Jawa Timur, NTT, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Papua Barat, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Maluku, dan Papua.

Sementara itu, 13 provinsi lainnya dikuasai pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Pasangan calon 02 masih bisa mengajukan sengketa hasil Pilpres ini ke MK. Jika dalam tiga hari setelah berakhirnya batas waktu pengujian keberatan penetapan hasil Pemilu ke MK, tidak ada sengketa yang diajukan, maka KPU dapat menetapkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2019-2024.

***
Solo, Selasa, 21 Mei 2019. 8:45 am
'salam damai penuh cinta'
Suko Waspodo
antologi puisi suko
kompasiana
pepnews
ilustr: stalker-stories

Read More

Prabowo Dilaporkan Jadi Tersangka Makar

Penyidik Polda Metro Jaya menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) bagi calon presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto, yang berstatus sebagai terlapor dugaan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara atau makar.

Juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade, dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (21/5/2019), membenarkan informasi penerbitan SPDP terhadap Prabowo.

"Intinya kami sudah menerima dan kami sedang mengkajinya," kata dia.

Berdasarkan surat yang beredar, Polda Metro Jaya telah mengirimkan SPDP Nomor: B/9150/V/RES.1.24/2019/Datro kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tertanggal 17 Mei 2019.

Dalam surat itu disebutkan seorang warga bernama DR Suriyanto, SH., MH., M.KN., melaporkan Eggi Sudjana berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/0391/IV/2019/Bareskrim tertanggal 19 April 2019 terkait dugaan makar secara bersama-sama dengan terlapor lainnya, yakni Prabowo Subianto.

SPDP itu juga menyebutkan Eggi bersama terlapor lainnya, yaitu Prabowo melakukan dugaan tindak pidana makar yang terjadi pada 17 April 2019, di Jalan Kertanegara Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Rosiade mengungkapkan, Prabowo dilaporkan oleh pelapor yang sama dengan Eggi Sudjana karena SPDP itu tembusan pengembangan dari kasus Eggi.

(sumber: Antara)

***
Solo, Selasa, 21 Mei 2019. 8:21 am
'salam kritis penuh cinta'
Suko Waspodo
antologi puisi suko
kompasiana
pepnews
ilustr: Kendra H Paramita)

Read More

Ketika Saatnya Tiba

ketika saatnya tiba
memperoleh kemenangan adalah membanggakan
namun tidak harus melecehkan yang terkalahkan

ketika saatnya tiba
mengalami kekalahan adalah menyakitkan
tetapi sadari bahwa ini bukan akhir dari keadaan

ketika saatnya tiba
menerima keputusan adalah sikap ksatria
ungkapan tulus kesejatian diri sungguh luar biasa

ketika saatnya tiba
menyingkirkan ego adalah suatu keharusan
tatkala kepentingan bersama mesti diutamakan

ketika saatnya tiba
merealisasikan kehendak rakyat adalah kewajiban
karena mereka sesungguhnya pemilik kedaulatan

ketika saatnya tiba
mengalami sejahtera bersama adalah kebahagiaan
inilah wujud nyata kemerdekaan dalam keberagaman

***
Solo, Selasa, 21 Mei 2019. 6:46 am
'salam kritis penuh cinta'
Suko Waspodo
antologi puisi suko
kompasiana
pepnews
ilustr: Mice Cartoon

Read More

Gerombolan Pengacau

memang negeri ini mengedepankan kebebasan
sungguh setelah reformasi hak rakyat ditegakkan
namun haruskah kemudian kita bertindak seenaknya
demi egois dan pongah lalu kebengisan dipelihara

sepantasnya kita menyatu dalam kelompok seiman
tetapi tak harus kehendak dipaksakan dalam kebrutalan
ketentraman dan kemajuan peradaban dibutuhkan rakyat
jangan dikacaukan oleh kepentingan sempit kaum sesat

pengelola negeri ini keliru mentolerir keberadaan kalian
yang mengaku pembela namun justru merusak keimanan
ayat-ayat-Nya kalian jungkir balikkan sekehendak jidat
demi kepentingan politik busuk sarat dengan mudarat

untuk apa kalian mesti dibiarkan hidup di tanah air kami
jika hanya menebar kebencian di kedamaian indah negeri
kami pasti menjunjung tinggi kebebasan dan kemerdekaan
namun kami mencintai kebersamaan dalam keberagaman

***
Solo, Sabtu, 11 Mei 2019. 9:53 am
'salam kritis penuh cinta'
Suko Waspodo
antologi puisi suko
kompasiana
pepnews
ilustr: kricom.id

Read More

Terstruktur, Sistematis dan Masif

Tanggal rilis total real count kpu belum tiba

Entah mengapa tidak ditunggu dengan bijak

Ribut curang pelaksanaan pemilu diteriakkan

Segala cara ditempuh untuk tidak siap kalah

Tanpa pedulikan kedaulatan rakyat nan nyata

Resah masyarakat sengaja kuat tuk dipancing

Untuk menggagalkan peran demokrasi warga

Kebencian ditebar seakan kubunya dicurangi

Tiada kesempatan terlewati tanpa hujatan

Ujaran fitnah menyebar di berbagai media

Rujukan terstruktur kecurangan tiada bukti

Sistematis pemaksaan kehendak dilakukan

Ibarat sudah basah sekalian mandi lumpur

Suasana tanpa rasa malu justru dipamerkan

Topeng keagamaan sarana untuk dikenakan

Entah setan mana yang memberangus iman

Mata gelap berlangsung demi keserakahan

Analisis kebenaran tak perlu untuk pedoman

Tatkala amunisi telah banyak berhamburan

Itu mesti kembali berlipat lewat tahta kuasa

Sungguh ulah busuk politisi tanpa urat malu

Makna sejati demokrasi wajib masif kita jaga

Asal berteriak menghasut tak bisa dibenarkan

Selayaknya jika pengacau konstitusi kita lawan

Ingatkan rakyat jangan terpengaruh kebusukan

Filosofi bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan

***

Solo, Jumat, 3 Mei 2019. 3:45 pm

'salam kritis penuh cinta'

Suko Waspodo

antologi puisi suko

kompasiana

pepnews

ilustr: SindoNews

Read More

Hati-Hati Terhadap Politik Mandi Lumpur

Kepalang basah dan sekalian mandi lumpur itulah tampaknya fenomena yang terjadi di kubu O2. Real count KPU saat tulisan ini disajikan sudah mencapai 62 % dengan persentase 55, 91% - 44,09% untuk kemenangan sementara kubu 01 atau Jokowi-Ma'ruf Amin. Meski pengumuman penghitungan total resmi KPU baru akan disampaikan pada tanggal 22 Mei 2019 tetapi kubu 02 terus mengumbar klaim kemenangan di pihaknya.

Di berbagai media kubu 02 terus menebar klaim kemenangan sembari menuduh pemilu kali ini curang secara sistematis, terstruktur dan masif. Yang terbaru mereka membuat pernyataan melalui ijtima ulama.

Mereka menyatakan hal itu dalam Ijtima Ulama 3 di Sentul, Bogor (Rabu (01/05), acara yang disebut pengamat sebagai upaya mendelegitimasi KPU dan hasil pemilu. Dalam kesimpulan acara, Yusuf Martak, Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama mengatakan, "telah terjadi berbagai kecurangan dan kejahatan yang bersifat terstruktur, sistematis, masif dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2019." Prabowo yang juga hadir dalam acara mengatakan bahwa kesimpulan pertemuan "cukup komprehensif dan tegas."

Bahkan sebelumnya AR  dan HRS juga mengancam akan menggerakkan masa, yang mereka sebut dengan people power, apabila hasil pemilu  dilanjutkan dan kemenangan bukan pada Prabowo-Sandi. Dalam hal ini juga tampak kejanggalannya, karena seperti kita ketahui bahwa yang disebut people power adalah gerakan rakyat dari bawah untuk menggulingkan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat; sementara people power yang disebut AR dan HRS justru digerakkan oleh politisi busuk. Mereka mencoba menghasut dan menakut-nakuti rakyat.

Situasi inilah yang bisa kita sebut dengan politik kepalang basah. Kubu 02 selama ini tentu saja telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Prabowo dan sekutunya sejak menjadi kubu oposisi hingga sekarang selalu membuat pernyataan-pernyataan yang kontroversial, tanpa data dan cenderung fitnah. Sejak awal mereka sudah menyiapkan diri untuk pantang malu, pantang niat baik dan beringas demi mencapai ambisi kuasa mereka. Maka ibarat sudah terlanjur basah maka tampaknya mereka cenderung sekalian ingin mandi lumpur.

Klaim kemenangan tanpa dasar dan bukti mereka paksakan untuk mencoba melawan lembaga resmi KPU. Bahkan di dalam berbagai kesempatan mereka mengatakan bahwa kalau yang menang Prabowo-Sandi mereka tidak akan mempersoalkan kecurangan yang mereka tuduhkan tetapi kalau yang menang Jokowi-Ma'ruf Amin mereka akan menganggap pemilu ini bukan hanya curang tetapi tidak sah.

Masyarakat harus waspada dan tidak terpengaruh dengan niat inkonstitusional kubu 02. Kecurangan yang sistematis dalam arti sudah dipersiapkan sebelumnya jauh-jauh hari jelas tidak terbukti. Terstruktur dalam arti ada perintah dari atas sampai bawah untuk hanya memilih 01 juga hanya tuduhan mengada-ada. Masif dalam arti terjadi kecurangan dalam jumlah atau persentase besar juga tidak benar karena yang terjadi bukan kecurangan tetapi kesalahan teknis yang jumlahnya hanya sekitar 144 kasus.

Yang lebih menarik adalah hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemilu 2019 yang mencapai kisaran 90%. Termasuk kepercayaan mereka terhadap hasil pemilu, siapa pun pemenangnya. Dari hasil survei ini juga bisa kita tarik kesimpulan bahwa sebagian besar umat islam negeri ini jelas tidak gampang terhasut oleh berbagai pernyataan atau hasutan yang mengatasnamakan agama. Jadi dalam hal ini apa yang ditebar oleh kubu 02 tentang kecurangan benar-benar mengada-ada.

Masyarakat wajib mendukung pernyataan KPU yang tidak akan tunduk kepada 02 atau 01 atau kepada pihak mana pun dan hanya akan tunduk kepada hukum dan undang-undang. Kita sebaiknya bijak menunggu hasil hitung resmi KPU dan selalu hati-hati terhadap politik mandi lumpur. Merdeka!

***

Solo, Kamis, 2 Mei 2019. 8:10 pm

'salam kritis penuh cinta'

Suko Waspodo

antologi puisi suko

kompasiana

pepnews

ilustr: suara.com

Read More

The Most Patient President

Judul tulisan dan ulasan berikut ini mungkin akan ditertawakan atau bahkan dicibir oleh orang-orang yang selama ini berseberangan politik atau membenci Presiden RI ke-7 Joko Widodo alias Jokowi. Tetapi bagi orang yang mengenal Jokowi, termasuk penulis, pasti akan setuju. Demikian pula bagi siapa pun yang berakal sehat pasti akan sepakat bahwa Joko Widodo adalah presiden yang paling sabar dan rendah hati serta sederhana.

Bagaimana tidak, selama dia mulai berkampanye untuk memenangkan pilgub DKI hingga dia menjadi presiden selama hampir 5 tahun, nyaris tiada hari tanpa fitnah dan penghinaan. Bahkan hingga saat ini sementara dia memenangkan real count KPU pada kisaran 56% dan Prabowo 44%, hinaan khususnya di medsos sungguh luar biasa semakin keji.

Mulai dari yang sejak awal Jokowi dianggap pencitraan, PKI, antek asing-aseng, hingga hujatan-hujatan vulgar yang selalu terpampang di medsos. Bagi penulis dan siapa pun yang berakal sehat pasti setuju bahwa Jokowi terlalu amat sabar, karena apa yang disampaikan oleh para pembencinya hampir  seratus persen mengada-ada dan fitnah keji.

Keberpihakan dan perhatian Jokowi kepada rakyat kecil sesungguhnya memang sebuah keniscayaan bagi seorang pemimpin sejati. Bagi siapa pun yang menilai itu sebuah pencitraan karena mereka tidak pernah mampu bersikap rendah hati seperti Jokowi dalam kapasitas peran mereka masing-masing.

Bagi yang menuduh PKI, antek asing atau aseng dan sebagainya itu sungguh tuduhan keji dan mengada-ada. Tidak memiliki bukti tapi 'asal njeplak' dan 'waton suloyo'. Para pembencinya yang sekaligus mengaku politisi sesungguhnya adalah para politisi busuk yang tidak mampu lagi berperan sebagai politisi yang sejati tetapi ingin mengembalikan negeri ini ke dalam situasi yang kacau balau serta membodohi rakyat.

Terlepas dari sedikit carut marut penyelenggaraannya, pilpres dan pileg 2019 ini terbilang sukses. Partisipasi rakyat sungguh luar biasa. Dan yang paling penting adalah dengan peran mereka dalam pesta demokrasi kemarin mereka akan tidak lama lagi menikmati kepemimpinan Jokowi untuk periode keduanya, 2019-2024.

Kesuksesan pemilu 2019 dan mudah-mudahan kemenangan Jokowi, menunjukkan bahwa sikap sabar dan rendah hati Jokowi sungguh berkenan bagi rakyat negeri ini. Segala caci-maki, fitnah, nyinyir tidak pernah ditanggapi secara emosi oleh Joko Widodo. Dia sabar dan rela hati demi rakyat yang dicintainya. Bayangkan jika semua fitnah dan kekejian itu berlangsung di era orde baru, sudah berapa puluh atau bahkan ratus nyawa melayang atau dijebloskan ke dalam penjara karena menghina presiden?

Tulisan ini memang ungkapan kekaguman atas kesabaran dan kebesaran hati Jokowi kepada rakyat tetapi sekaligus keprihatinan atas moralitas mereka yang tak henti-hentinya menghina kepala negara ini. Jokowi adalah kepala negara yang berdaulat dan hasil pilihan langsung rakyat sesuai konstitusi, haruskah terus menerus dilecehkan? Apa salah dia? Korupsi? Manipulasi? Kolusi? Nepotist? Bukan watak Jokowi untuk melakukan itu semua. Silahkan diuji dan dibuktikan kebenarannya.

Oleh sebab itu dengan rendah hati, penulis mohon siapa pun yang masih dengan sengaja menghina kepala negara republik tercinta ini agar segera menghentikannya. Kita tidak sepantasnya menghina kepala negara kita sendiri.

Para aparat penegak hukum seharusnya segera menindak tegas para penghina presiden tersebut. Baik penghinaan di media sosial, di jalanan atau bahkan di forum talk show politik di televisi sekali pun. Kita wajib menghormati dan menjaga nama baik kepala negara kita.

Ketidaksetujuan atau kritik terhadap program pemerintahan Jokowi tetap bisa dilakukan dengan cara santun dan beradab. Kita semua tahu bahwa Jokowi bukan tipe pemimpin yang otoriter. Dia sangat terbuka dan bahkan menunggu untuk dikritik terhadap cara pemerintahannya, namun bukan dengan cara yang urakan untuk membunuh karakternya.

Sesungguhnya penulis malu terhadap kelakuan mereka para penghina presiden. Mari kita bersikap dewasa dan bermartabat dalam peran kita masing-masing. Kemajuan negeri ini tidak akan tercapai apabila hanya diisi oleh sebaran fitnah yang membuat resah rakyat. Semoga tulisan ungkapan kekaguman kepada Jokowi dan sekaligus keprihatinan terhadap para penghinanya ini bisa menjadi bahan refleksi kita semua.

***

Solo, Selasa, 30 April 2019. 8:34 pm

'salam kritis penuh cinta'

Suko Waspodo

antologi puisi suko

kompasiana

pepnews

ilustr: mercusuar

Read More

Ibukota Negara RI Pindah, Why Not?

Pemindahan ibukota negara RI nampaknya segera berubah dari wacana menjadi kenyataan. Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memindahkan ibukota ke luar pulau Jawa. Hal itu diputuskan Jokowi dalam rapat terbatas terkait pemindahan Ibukota di kantor presiden, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 29 April 2019, kemarin.

Jakarta memang semakin tak layak lagi sebagai gerbang utama atau 'ruang tamu' pemerintahan negeri ini. Sebagai sebuah negara yang semakin diperhitungkan dalam percaturan dunia memang menjadi keniscayaan apabila memiliki sebuah ibukota yang lebih ramah dalam banyak hal. Lingkungan yang nyaman, aman dan strategis secara geografis merupakan kebutuhan yang tak bisa disepelekan, apabila kita ingin dinilai sebagai bangsa yang beradab dan bermartabat.

Jakarta yang semrawut, macet, terendam banjir menjadi bagian dari alasan kepindahan ini. Penataan untuk memperbaiki ibukota sebenarnya sudah dimulai di era gubernur Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama, tetapi tidak berlanjut manakala Basuki harus terkapar kalah dalam pertempuran politik memperebutkan kursi DKI-1 pada periode keduanya. Kalah secara menyakitkan oleh Anis Baswedan.

Tetapi yang lebih menyakitkan lagi bagi bangsa ini ialah bahwa Anis tidak melanjutkan program yang sudah ditata oleh gubernur sebelumnya, tetapi malah memporakporandakannya dengan aturan baru yang amburadul. Semua hanya karena gengsi tak mau memakai program penataan yang sudah diterapkan oleh Basuki alias Ahok.

Bagi sebagian masyarakat Jakarta pemindahan ini bisa jadi terasa pahit dan menyakitkan. Mungkin ada sisi kebanggaan yang akan hilang karena tidak bisa merasa menjadi penduduk ibukota. Bagi para pemerhati sejarah dan budayawan mungkin akan menganggap bahwa ini akan terasa melupakan sejarah.

Namun kita mesti ingat bahwa sejarah Jakarta atau Batavia sesungguhnya justru sejarah pahit karena lewat kota inilah kekayaan negeri ini pada jaman itu diangkut keluar oleh para penjajah serta VOC. Selain itu penataannya pada zaman ordebaru juga terkesan asal-asalan. Sekadar semakin memperbanyak gedung pencakar langit yang tampak wah dan modern namun mengabaikan tata ruang yang tertib dan konsisten.

Kemegahan bangunan modern memang sangat pesat pembangunannya namun di sisi lain, lalu lintas tidak tertata dengan tertib, drainase pun asal-asalan. Ruang terbuka hijau sebagai paru-paru kota kurang diperhatikan. Maka akibatnya Jakarta menjadi kota yang semakin macet dan selalu dilanda banjir yang semakin parah. Secara ekonomi pasti menjadi suatu pemborosan yang luar biasa.

Seperti kita ketahui bahwa wacana pemindahan ini sebenarnya sudah muncul sejak tahun 1957 oleh Bung Karno. Pada waktu itu presiden Soekarno sudah meletakkan master plan pemindahan ibukota dari Jakarta ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Palangkaraya dinilai strategis karena lokasinya berada di tengah-tengah Indonesia dan dunia. Hal ini juga sesuai dengan gagasan Bung Karno untuk melaksanakan komitmen menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Selain itu Palangkaraya dalam sejarahnya juga termasuk kota yang relatif tidak rawan bencana.

Bagi pelaku ekonomi tidak perlu terlalu cemas dengan pemindahan ini karena Jakarta justru akan fokus menjadi kota bisnis, layaknya New York, Osaka atau Bombay, untuk menyebut sedikit contohnya. Lagi pula infrastruktur bisnis memang justru yang selama ini sudah tertata dan diutamakan untuk Jakarta sebagai kota bisnis dan industri.

Masyarakat Jakarta, khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya selayaknya mendukung program pemindahan ibukota negara RI ini. Pemerintah dan warga Kalimantan Tengah, khususnya kota Palangkaraya, tampaknya perlu segera berbenah untuk program pemerintah yang penting dan mendesak  ini.

***
Solo, Selasa, 30 April 2019. 11:00 am
'salam kritis penuh cinta'
Suko Waspodo
antologi puisi suko
kompasiana
pepnews
ilustr: NusantaraNews

Read More