Kupinang Engkau

senja memasuki malam tanpa rembulan

kutatap ranummu terbingkai menawan

menghiasi dinding hati semakin tertawan

kian terkagum aku paras hatimu rupawan

tak ingin jalinan asmara kita terberaikan

sekian lama kita merajut kudus cinta

telah berlaksa kata tertata dalam nawala

dekatkan dua hati beda tuk satukan asa

kadang ditingkah ungkapan salah kata

namun kian rekat pinta raih impian nyata

rinai gerimis membasahi  ratri kian atis

namun hangat bayang senyummu manis

tersungging di bibirmu yang lembut tipis

menghadirkan binar lamunan romantis

tembang kerinduan mengalun syahdu

dendangkan hasrat jumpa tumpuan kalbu

disini aku menahan gejolak menjumpaimu

sadari raga kita terpisah bentang ruang rindu

musim berganti seiring perjalanan waktu

tak ingin lukisan cinta kita terburam sendu

lewat untaian kata kupinang  indah tulusmu

lengkapi  mahligai cinta abadi engkau dan aku

***

Solo, Kamis, 24 April 2014. 6:19 pm

‘salam hangat penuh cinta’

Suko Waspodo

antologi puisi suko

kompasiana

pepnews

Ilustrasi: www.thecrowdvoice.com

Read More

NU Menolak Koalisi Partai Islam

Wacana pembentukan poros baru partai politik berbasis Islam seperti poros tengah tahun 1999 ditentang Nahdlatul Ulama. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj beralasan bahwa hal itu dapat menimbulkan dikotomi.

“Kita tidak ingin ada dikotomi koalisi partai Islam dan non-Islam, karena kesannya menjadi primordial,” kata Said Aqil di Jakarta, Sabtu, 12 April 2014 dalam siaran persnya.

Menurut kiai lulusan Universitas Ummul Qura Mekkah itu, hubungan antara agama dan negara sudah selesai di Indonesia. Sehingga menurut dia, tidak relevan lagi dikotomi di antara kelompok agama dan kelompok nasionalis.

“Di Indonesia, persoalan mendasar kenegaraan tersebut sudah selesai, tinggal bagaimana menyejahterakan rakyat,” katanya.

Hal itu, lanjut dia, berbeda dengan di Timur Tengah, dimana hubungan di antara agama dan negara belum menemukan titik temu sehingga sering sekali terjadi konflik di antara agama dan negara.

“Yang penting kepentingan bangsa didahulukan, karena kalau negara maju, umat Islam sebagai mayoritas juga akan maju,” tambah Said Aqil.

Saat ditanya apakah PBNU akan mengusulkan capres atau cawapres kepada partai politik, dia menegaskan PBNU tidak ikut dalam politik praktis.

“Itu urusan PKB, tetapi tentu dengan tidak meninggalkan PBNU, tetap menjaga komunikasi dan tukar pendapat,” katanya.

Said Aqil mengatakan NU memiliki agenda yang lebih besar dari partai politik karena urusan NU bukan soal kekuasaan, melainkan soal kebangsaan.

Di bawah komando Amien Rais, partai-partai Islam berkoalisi dan membentuk poros tengah tahun 1999 dan berhasil mendudukkan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai presiden, mengalahkan Megawati Soekarnoputri dalam pemilihan yang dilakukan di MPR.

Langkah NU selayaknya kita apresiasi, inilah contoh langkah yang bijak, cerdas dan mengutamakan kepentingan bangsa. Semoga hal ini bisa diteladani dan diikuti oleh ormas maupun partai yang lain.

Salam damai penuh cinta.

***

Solo, Selasa, 15 April 2014

Suko Waspodo

http://ketikketik.com/politik/2014/04/15/nu-menolak-koalisi-partai-islam.html

Read More

Jokowi dan PDI Perjuangan Menjadi Berita Dunia

Pemilu legislatif di Indonesia yang berlangsung pada Rabu, 9 April 2014 yang lalu cukup menarik perhatian media-media besar di dunia, terutama dengan melambungnya perolehan suara penghitungan sementara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang mengusung Joko Widodo untuk pemilihan presiden nanti.

“Penghitungan awal di Indonesia Memenangkan Partai Oposisi Terbesar,” (Early Count in Indonesia Favors Largest Opposition Party), demikian headline di The New York Times.

Media Amerika legendaris ini mengulas bagaimana PDI-P yang dalam 10 tahun terakhir terlempar dari kekuasaan sangat berpeluang mendapatkan suara di atas 20%, namun masih perlu merangkul mitra koalisi untuk bisa mengajukan Jokowi sebagai capres.

Sementara itu CNN lebih memilih melompat ke calon presiden paling favorit saat ini, Jokowi. Media televisi berita terbesar di dunia itu mengutip seorang pengamat yang membandingkan Jokowi dengan Presiden AS Barack Obama.

“Joko Widodo, mantan eksporter mebel berusia 52 tahun, mulai membangun reputasinya selama menjabat sebagai walikota Surakarta di Jawa Tengah,” tulis CNN.

“Kandidat presiden Indonesia yang dikenal sebagai Jokowi ini memiliki persamaan dengan Obama, karena dalam kasus ini kandidat yang relatif tak terkenal bisa menyedot perhatian nasional,” kata CNN mengutip pakar politik Douglas Ramage di Bower Group Asia.

Pembahasan yang kurang lebih sama juga diangkat oleh media bisnis terkemuka, Financial Times (FT), dengan judul “Widodo’s party set to win Indonesia parliamentary election” (Partai Widodo akan memenangi pemilu legislatif).

Keberhasilan PDI-P memimpin perolehan suara sejauh ini “karena keputusannya untuk menominasikan Joko Widodo, gubernur Jakarta yang populer, sebagai kandidat presidennya,” tulis FT.

“Mr. Widodo, yang seperti Obama melesat dari semula orang tak terkenal, masih menjadi yang terdepan untuk pilpres bulan Juli nanti, dan partainya juga yang paling berpeluang untuk bisa memenuhi ambang batas suara 25% (untuk mengajukan capres sendiri) atau 20% dari 560 kursi di DPR.”

Sayangnya, PDI-P tidak maksimal menjual popularitas Jokowi guna mendongkrak perolehan suara legislatif.

“PDI-P belum mulai mempromosikan Jokowi sampai saat-saat terakhir kampanye,” kata pengamat politik Paul Rowland, seperti dikutip FT.

“Baik Golkar maupun Gerindra akan merasa bahwa peluang mereka sekarang akan lebih baik dibandingkan dugaan mereka sebelumnya.”

The Wall Street Journal (WSJ) juga menyampaikan analisanya bahwa peningkatan suara PDI-P ini di luar harapan semula.

“Parpol di Indonesia yang semula diduga akan mendominasi hasil pemilu legislatif hari Rabu ternyata masih goyah,” kata WSJ.

Apabila PDI-P masih butuh berkoalisi untuk mengangkat Jokowi, maka itu akan menjadi kabar buruk buat perekonomian.

“Secara historis, pembentukan koalisi dan politik dagang kuda telah memperlambat program reformasi ekonomi,” jelas media itu.

Reuters juga mengulas bahwa hasil penghitungan mengindikasikan jalan Jokowi menuju RI-1 akan lebih sulit dari dugaan awal.

PDI-P “akan terpaksa berunding dengan parpol-parpol lain untuk mengajukan Jokowi di pilpres bulan Juli.”

Namun demikian Reuters juga mencatat bahwa “kemungkinan Jokowi menjadi presiden telah mendongkrak nilai rupiah – mata uang yang menjadi best performer di Asia tahun ini – dan juga indeks harga saham.”

Perhatian media-media besar di dunia menunjukkan betapa pentingnya mencermati perkembangan politik di Indonesia dan secara khusus pengaruh Jokowi. Merdeka !

Salam damai penuh cinta.

***

Solo, Sabtu, 12 April 2014

Suko Waspodo

http://politik.kompasiana.com/2014/04/12/jokowi-dan-pdi-perjuangan-menjadi-berita-dunia-647017.html

Sumber Gambar: m.jakartapress.com

Read More

Jokowi ‘Blusukan’ di Papua

Joko Widodo yang menjadi capres PDI-Perjuangan berkampanye di bumi Papua. Dia pun menyatakan dirinya capres pertama yang berorasi di depan masyarakat Papua.

"Kenapa capres yang lain tidak ada yang ke Papua? Saya datang ke papua," ujar Jokowi di depan ratusan simpatisan PDIP di lapangan PTC Entrop, Jayapura, Papua, Sabtu, 5 April 2014.

"Kenapa? Karena matahari Indonesia terbit dari Timur. Ada di Papua," ujar Jokowi berapi-api.

Pernyataannya yang lugas namun mengena tersebut membuat seluruh simpatisan partai yang melihatnya dari lapangan bertepuk tangan dan bersorak riuh.

Sebelum Jokowi berorasi, Ketua DPD Papua, Komaruddin Watubun mengatakan bahwa Jokowi adalah capres pertama yang datang ke Papua. Tak hanya itu, ia juga menjadi pejabat negara yang pertama yang blusukan ke pasar-pasar di wilayah Papua.

Sekitar pukul 08.00 WIT pagi tadi, Jokowi terbang ke Sorong dan sempat blusukan ke pasar-pasar. Ia juga turun melihat kondisi pasar Yotufa yang merupakan pasar terbesar se-Papua.

Seusai acara, Jokowi memaparkan bahwa posisi Papua sangat strategis untuk Indonesia. Karena itu, ia merasa berkewajiban datang dan berkampanye.

"Begitu sangat pentingnya papua bagi Indonesia ini. Sangat penting sekali. Oleh sebab itu, saya harus perlukan untuk datang ke Papua," ujarnya.

Jokowi mengatakan penyelesaian masalah di Papua tak cukup dengan janji saja. Harus menggunakan hati dan bekerja keras untuk memperbaiki kehidupan masyarakatnya.

Meski memiliki konsep yang jelas bagaimana menangani Papua, dia enggan menanggapi pertanyaan wartawan tentang status PT Freeport yang berada di Papua. "Nanti saja setelah pileg," jawab Jokowi singkat.

Dari pilihan wilayah kampanyenya kita langsung bisa membaca arah kebijakan politik Jokowi nanti bila dia menjadi Presiden. Wilayah-wilayah yang selama ini cenderung hanya diekploatasi dan rakyatnya terabaikan tampaknya akan mendapatkan prioritas perhatiannya. Dan itu adalah langkah politik yang cerdas meskipun tidak mudah.

Semoga rakyat negeri ini segera memiliki pemimpin yang baik dan tepat serta memperjuangkan kepentingan rakyat miskin yang selama ini terabaikan.

Salam damai penuh cinta.

***

Solo, Sabtu, 5 April 2014

Suko Waspodo

http://politik.kompasiana.com/2014/04/05/jokowi-blusukan-di-papua-644958.html

Read More

Suara Rakyat Miskin ‘Diabaikan’

Dalam pemilihan umum penduduk miskin tidak mempunyai posisi tawar dalam memperjuangkan nasib mereka karena diperlakukan sebagai komoditas politik belaka, kata pengamat.

Hal tersebut terbukti dari dampak kunjungan para calon anggota legislatif selama masa kampanye ke kampung-kampung kumuh di Jakarta dan daerah-daerah lain di Indonesia. Dalam kunjungan tersebut, para caleg memberikan sumbangan.

"Mereka sadar mereka tidak bisa hanya menjual iklan pengentasan kemiskinan," kata Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya dalam siaran persnya pada Rabu, 2 April 2014.

"Para caleg tidak bisa menarik simpati orang-orang miskin ini hanya dengan memamerkan program. Akhirnya dilakukan pemetaan bagaimana orang-orang miskin ini diberi entah sembako, entah money politics, entah barang-barang yang dianggap itu kemudian bisa mengubah preferensi politik mereka."

Yunarto Wijaya menyebut hal itu sebagai politik transaksional dan menyebabkan golongan miskin apatis.

Uang Muka

"Rakyat miskin melihat kecenderungan pemilu-pemilu tidak banyak mengubah nasib mereka. Mereka cenderung menganggap perilaku korup yang sama saja siapapun yang terpilih," jelasnya.

Yang mampu membedakan antara caleg satu dengan lainnya, lanjutnya, adalah besaran uang muka.

"Manakala ada yang berani memberikan sesuatu di depan mereka tidak peduli terhadap program selama lima tahun caleg yang bersangkutan."

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Surakarta, Jawa Tengah, peneliti sosial dari Lembaga Pemberdayaan Sosial dan Demokrasi, Musni Umar, menyimpulkan adanya politik beli putus.

"Pada saat pemilu politikus membayar dengan uang, memberi sembako tetapi setelah pemilu dia bilang kami sudah bayar," katanya.

Kedua peneliti sependapat mengatakan politik transaksional atau beli putus membuat suara rakyat miskin tidak dipertimbangkan dan cenderung diabaikan.

Sebagai contoh, seorang pemilih di Nusa Tenggara Timur, Mateos Taebenu, menuturkan banyak politikus mendatangi desanya dan menawarkan sejumlah perbaikan. Namun, lanjutnya, mereka tidak kembali ke desa setelah pemilihan untuk mewujudkan janji-janji mereka.

Inilah kenyataan nasib rakyat miskin negeri ini. Dari pemilu ke pemilu, sejak negeri ini merdeka hingga sekarang, mereka tetap berkubang di lumpur kemiskinan. Mereka hanya bisa berharap tampilnya pemimpin baru negeri ini  yang berpihak kepada mereka dan memperbaiki kehidupan mereka. Semoga.

Salam damai penuh cinta.

***

Solo, Sabtu, 5 April 2014

Suko Waspodo

http://politik.kompasiana.com/2014/04/05/suara-rakyat-miskin-diabaikan-644934.html

Read More

PKS dan Suryadharma Ali Paling Buruk dalam Isu Keberagaman

Dalam hasil surveinya, Setara Intistute menyebutkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan partai paling buruk dalam isu keberagaman. Sementara Suryadharma Ali merupakan bakal calon presiden atau wakil presiden (capres/cawapres) paling buruk terkait isu keberagaman.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Setara Intistute Bonar Tigor Naipospos di kantor Setara Intistute Jakarta pada Selasa, 1 April 2014.

Survei yang dilakukan Setara Intistute menyebutkan PKS sebagai partai tanpa platform dan tidak berkomitmen sama sekali untuk mendukung kebebasan beragama dan berkeyakinan. Demikian pula dengan calon legislatif (caleg) partai itu.

Sementara Suryadharma Ali dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) disebut sosok bakal capres/cawapres yang tidak berkomitmen merawat toleransi dan kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Dia juga dianggap sebagai capres/cawapres yang paling rendah kemampuannya menyelesaikan persoalan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Disebutkan oleh Bonar bahwa hasil ini diperoleh dari survei yang dilakukan Setara Intistute kepada para korban diskriminasi kebebasan beragama dan keyakinan pada 5 hingga 30 Maret 2014.

Di antara para korban diskriminasi kebebasan beragama dan keyakinan itu komunitas Syiah, Ahmadiyah, Katolik, Protestan, dan aliran kepercayaan.

Survei itu dilakukan Setara Institute di 14 propinsi di Indonesia.

Demikianlah sedikit paparan informasi yang mungkin layak kita pahami dalam menghadapi Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden yang akan datang.

Salam damai penuh cinta.

***

Solo, Kamis, 3 April 2014

Suko Waspodo

http://politik.kompasiana.com/2014/04/03/pks-dan-suryadharma-ali-paling-buruk-dalam-isu-keberagaman-644143.html

Read More

SBY Gagal Memimpin Pemberantasan Korupsi

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai gagal dalam memimpin pemberantasan korupsi di pemerintahan selama kurun waktu 2004 hingga 2014.

Hal tersebut terungkap dalam diskusi dan peluncuran buku "Jejak Korupsi, Politisi, dan Klan Cikeas" karya jurnalis senior Jusuf Suroso di Kantor Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS), di Wisma Kodel, Jakarta, Rabu, 2 April 2014.

Hadir sebagai pembedah yakni pakar ekonomi Universitas Indonesia Ichsanuddin Noorsy, Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW) Abdullah Dahlan, dan Direktur Eksekutif SSS Fadjroel Rahman.

Jusuf Suroso memaparkan, dalam kurun 2012-2013 orang dekat SBY banyak yang terjerat dalam lingkaran kasus dugaan korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Director External Affairs SSS ini bahkan menuangkan secara detail hal tersebut dalam bukunya yang berisikan kumpulan tulisan "Jejak Korupsi, Politisi dan Klan Cikeas".

Apabila publik dengan mata terbuka melihat kasus-kasus yang ditangani KPK maka jelas terbuka bahwa setiap kasus korupsi tersebut ada hubungannya dengan klan Cikeas. Dia mencontohkan, dalam kasus Hambalang muaranya jelas ke Cikeas.

Bahkan, kasus dugaan suap kuota impor daging sapi yang melibatkan mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq dan Ahmad Fathanah aroma Cikeas cukup terasa, yang menyeret nama Sengman Tjahja.

"Bunyi pernyataan, pidato-pidatonya SBY itu bagus soal pemberantasan korupsi. Oke pernyataannya. Tapi kebijakan untuk implementasi nyatanya tidak ada," kata Jusuf.

Dia menuturkan, dalam masa kepemimpinan SBY baik dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I dan II pun seolah tanpa bekas. Produk-produk hukum yang dihasilkan bahkan tidak menunjang pemberantasan korupsi yang dilakukan penegak hukum.

Bahkan dalam beberapa hari terakhir ini, SBY dengan santai menyatakan kebijakan dalam pemberian FPJP dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal yang berdampak sistemik tidak bisa dipidana. "Bagaimana mungkin? Harusnya tidak hanya bicara, bukan mau menyelamatkan saja," imbuhnya.

Orang-orang dekat SBY yang terseret kasus korupsi bahkan dengan lugas disampaikan Jusuf. Di antaranya mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia yang juga besan SBY, Aulia Pohan, pengusaha Artalyta Suryani (Ayin) yang dikenal sangat dekat dengan SBY dalam kasus suap jaksa BLBI, Siti Hartati Murdaya, Andi Alfian Mallarangeng, Sylvia Solehah.

Hingga Menteri ESDM Jero Wacik ikut terseret dalam kasus korupsi di lingkungan SKK Migas yang juga menjadikan mantan Sekjen ESDM Waryono Karno sebagai tersangka dan mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini sebagai terdakwa.

Belum lagi nama putra bungsu SBY, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) yang disebut dalam kesaksian Yulianis dan kasus dugaan suap SKK Migas. "Rezim ini jelas tidak berhasil mengawal dan melakukan pemberantasan korupsi yang sebenarnya. KPK yang melakukan tapi diklaim sama pemerintah," tandasnya.

Inilah fakta yang bisa kita cermati tentang prestasi SBY terkait masalah korupsi di negeri ini. Gagal total.

Salam damai penuh cinta.

***

Solo, Rabu, 2 April 2014

Suko Waspodo

http://hukum.kompasiana.com/2014/04/02/sby-gagal-memimpin-pemberantasan-korupsi-644051.html

Sumber Gambar: politik.kompasiana.com

Read More