Lebih lanjut, tanpa memelihara
koalisi dengan rakyat, mantan gubernur DKI dan wali kota Solo ini sulit
merealisasikan visi-misi dan program kerjanya. Hanya dalam waktu sepekan, empat
partai pendukung Jokowi yang tergabung dalam KIH gagal memenangkan pertarungan
di parlemen. Setelah gagal meng-goal-kan
pemilihan langsung kepala daerah dalam RUU Pilkada yang disahkan, KIH tidak
berhasil mendudukkan calonnya menjadi ketua DPR untuk periode 2014-2019. Mereka
dipaksa walkout dan para anggota dewan, anggota Koalisi Merah Putih (KMP), pada
Kamis 2 Oktober 2014 dini hari, dengan leluasa secara aklamasi mendukung paket
calon ketua dan wakil ketua DPR yang mereka ajukan.
Situasi perkembangan politik di
parlemen berdampak negatif terhadap pasar modal dan pasar uang. Sejak awal
perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis 2 Oktober 2014, indeks
harga saham gabungan (IHSG) langsung anjlok akibat tekanan jual. Di pasar uang,
nilai tukar rupiah merosot terhadap dolar AS. Pada penutupan perdagangan saham
di BEI, Kamis yang lalu, IHSG berada di posisi 5000,809, anjlok 2,7% dari hari
sebelumnya. Rupiah di pasar spot antarbank terdepresiasi sekitar tiga persen ke
Rp 12.200 per dolar AS. Pasar khawatir program Jokowi untuk menggerakkan
perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dimentahkan anggota dewan.
Selain dari itu, pemerintahan
Jokowi dikhawatirkan terus digoyang parlemen agar tidak efektif, agar ada celah
pemakzulan. Para pimpinan KMP tidak menghendaki pemerintahan Jokowi bertahan
hingga 2019. Para pelaku bisnis mengendus itikad politik yang kurang baik dari
KMP.
Kekalahan Prabowo Subianto dan
Hatta Rajasa pada Pilpres 9 Juli 2014 belum bisa diterima dengan legowo.
Kekuatan KMP di parlemen digunakan optimal untuk meneruskan pertarungan melawan
Jokowi.
Sementara itu Partai Demokrat
yang diharapkan netral dan menjadi kekuatan penyeimbang, lebih condong ke KMP
akibat sikap ketua umum PDI-Perjuangan yang dinilai tidak berkenan membuka pintu
silaturahim dengan Susilo Bambang Yudhoyono. Selama Megawati Soekarnoputri dan
SBY tidak mau rujuk, pertarungan di parlemen cenderung dimenangkan KMP.
Kita menyerukan kepada para
pemimpin politik untuk rekonsiliasi dan lebih mengutamakan kepentingan rakyat.
Megawati dan SBY diimbau segera rujuk dan para pimpinan parpol diminta segera
menghentikan kontestasi politik.
Pertarungan untuk memperebutkan
kursi RI-1 sudah lewat. Keputusan Mahkamah Konstitusi, yang bersifat final dan
mengikat, sudah memenangkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dengan demikian, hasil
perhitungan suara pilpres yang dimenangkan Jokowi-Jusuf Kalla tidak bisa lagi
diganggu gugat.
Dalam menghadapi konstelasi
politik yang sarat bara dendam dan kepentingan sempit, Jokowi diharapkan tetap
pada langkah awalnya, yakni berkoalisi dengan rakyat. Pintu koalisi dengan
parpol dibuka lebar, namun harus tetap tanpa syarat.
Jokowi harus tetap bertahan
dengan sikapnya sejak awal pilpres yang menolak keras koalisi transaksional
atau politik dagang sapi. Posisi menteri serta direksi BUMN bukan menjadi
jabatan alat barter. Dalam jangka pendek, Jokowi bisa memenangkan lagi hati
rakyat dan meyakinkan para pelaku pasar dengan memilih anggota kabinet yang
benar-benar berkualitas.
Para menteri yang dipilih harus
figur yang berintegritas tinggi - bersih, jujur, dan berdedikasi - memiliki
kapasitas untuk mengemban tugasnya, serta berani mengambil keputusan dan
mengimplementasikannya. Mereka adalah figur yang senafas dengan Jokowi: berani
melakukan revolusi mental di lingkungannya lewat perilaku nyata.
Sebagai presiden, Jokowi memiliki
banyak instrumen untuk merealisasikan janji kampanyenya. Pertama, presiden
berwenang penuh dalam mengimplementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN). Penerimaan negara bisa dioptimalkan dan belanja negara bisa ditekan.
Dengan bujet, presiden bisa ‘menundukkan’ para kepala daerah untuk mengikuti
kebijakan dari pusat.
Kedua, terkait butir pertama,
presiden berwenang penuh untuk meminta aparat pajak memeriksa semua wajib
pajak, termasuk para anggota DPR dan pengusaha kakap pendukung utama partai.
Sangat sedikit wajib pajak besar, badan maupun perorangan, yang membayar pajak
dengan benar. Pajak adalah senjata efektif yang mampu membuat para pengemplang
pajak panas-dingin.
Ketiga, presiden berwenang atas
sejumlah lembaga penegak hukum, Polri, Kejaksaan Agung, Kementerian Kehakiman,
dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kendati KPK adalah lembaga independen,
presiden bisa menggunakan kewenangannya menambah anggaran penyelidikan dan
penyidikan serta memberikan data dan rekomendasi kepada KPK untuk memeriksa pejabat
negara yang diduga korup, termasuk para ‘politisi busuk’ Senayan, dan pengurus
parpol yang membuat kegaduhan politik. Pencegahan dan pemberantasan tindak
pidana korupsi harus menjadi salah satu agenda utama presiden.
Keempat, memilih dengan tepat
anggota kabinet. Janji yang sudah diucapkan -yakni 18 menteri dari kalangan
profesional dan 16 dari partai - harus dipegang teguh. Ke-16 menteri yang
disodorkan parpol juga harus memiliki kompetensi di bidangnya. Sedang ke-18
menteri dari kalangan profesional bukan figur yang terkait partai.
Mereka adalah profesional yang
sama sekali bukan aktivis partai dan tidak diajukan oleh partai. Lewat figur
menteri yang dipilih, rakyat bisa melihat apakah Jokowi mengutamakan
kepentingan rakyat atau elite partai.
Pengumuman nama anggota kabinet
pada tanggal 20 Oktober 2104, usai pelantikan Jokowi-JK sebagai presiden dan
wakil presiden RI, harus dijadikan momentum untuk memenangkan hati rakyat dan
para pelaku bisnis. Respons positif pasar dan masyarakat adalah quick win yang bisa diraih Jokowi.
Dengan kemenangan itu, Jokowi akan lebih mudah ‘menaklukkan’ para anggota dewan
dan partai koalisi yang berupaya menjungkalkannya di tengah jalan.
Selama bersama rakyat, berkoalisi
dengan rakyat, Jokowi aman dan tidak perlu takut. Koalisi rakyat mengungguli
koalisi partai. Di atas wakil rakyat ada rakyat berdaulat yang memiliki
kewenangan penuh untuk menentukan arah jalan republik ini. Rakyat bersatu tak
bisa dikalahkan.
Salam demokrasi penuh cinta.
***
Solo, Minggu, 5 Oktober 2014
Suko Waspodo
0 comments:
Posting Komentar