Masyarakat pada umumnya serta para pelaku bisnis menunggu pengumuman kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Kita ingin tahu kapan diumumkan. Lebih penting lagi adalah siapa saja sosok yang bakal menduduki kursi pembantu presiden tersebut.
Kita berharap bahwa para menteri
benar-benar dipilih dengan pertimbangan
kriteria yang selama ini disuarakan Jokowi, bersih, memiliki kapabilitas
dan integritas, serta pro rakyat. Di luar kriteria itu, siapa pun yang
menyorongkan nama menteri, harus ditolak. Meski parpol pengusung, bila memang
tidak memenuhi salah satu syarat, abaikan. Jokowi dipilih menjadi presiden
untuk memenuhi harapan rakyat bukan harapan partai.
Rakyat sudah telanjur terbuai
oleh perjalanan Jokowi yang begitu heroik dalam memenangi pilpres. Pada proses
menuju kursi presiden, Jokowi terpatri sebagai sosok yang dekat dan mendengar
suara rakyat. Ketika ia dicaci, pendukungnya yang mati-matian membela.
Relawan-relawan pun bermunculan di seluruh penjuru negeri.
Kedekatan Jokowi dengan rakyat
juga terbukti ketika dalam proses penentuan para menteri, sang presiden
terpilih waktu itu memberi kesempatan rakyat memberikan masukan. Publik bebas
memasukkan nama-nama yang dianggap layak sesuai kriteria menteri.
Melihat sejarah dekat-rakyat
seperti itu, akan sangat berbahaya apabila Jokowi menyerah pada tawar-menawar
parpol atau tekanan parpol yang memaksakan nama-nama menteri. Meski semua
parpol pendukung serta Jokowi-JK sendiri membantah adanya tekanan, masyarakat
sudah disuguhi gelagat itu.
Susunan kabinet yang sudah jadi
harus dirombak karena sebagian dari nama-nama dalam kabinet itu ternyata
‘bercacat’ menurut telaah KPK dan PPATK. Jokowi harus menata ulang nama
menteri. Mantan Gubernur DKI ini, tetap harus memperhitungkan kuota berdasarkan
hitungan profesional murni dan dari parpol.
Pada situasi inilah, di mana
publik menduga kemungkinan adanya sodoran nama-nama menteri dari parpol yang
tidak sesuai kriteria. Nama-nama itu dipaksakan masuk dalam kabinet. Bila
Jokowi kalah atau mengalah pada kepentingan parpol, maka kepercayaan rakyat
akan luntur.
Kita semua tahu bahwa harapan
rakyat terhadap pemerintahan yang baru ini sangat tinggi. Presiden Jokowi telah
berhasil memperbarui kepemimpinan. Ketika rakyat sudah muak dengan perilaku
korup para menteri dan anggota DPR maupun kepala daerah, muncul pemimpin bersih
dan merakyat.
Pesta rakyat seusai pelantikan
adalah bentuk dari puncak selebrasi dukungan rakyat. Dukungan yang sudah sampai
puncak bakal runtuh bila menteri terpilih jelas kelihatan tak sesuai semangat
yang diusung Jokowi selama ini. Rekam jejak kasus korupsi dan transaksi
mencurigakan, akan dengan mudah diketahui publik.
Mereka dapat menilai mana menteri
kotor dan sebaliknya. Karena itu Jokowi harus lebih mendengar suara rakyat. Suara
rakyat bukan dalam arti sekedar usulan dari rakyat namun lebih luas lagi yakni
kepentingan rakyat.
Presiden dengan hak prerogatifnya
diharapkan menunjuk nama-nama yang tepat. Mereka adalah sosok yang bersih,
artinya tidak terjebak atau suatu kali tersandera pada persoalannya di masa
lalu baik kasus hukum berkait korupsi maupun pelanggaran HAM. Mereka haruslah
sosok yang loyal kepada presiden.
Sebagai pembantu presiden, tugas
menteri adalah mewujudkan visi misi pemerintahan. Bila ia kader parpol, ia
bukan kepanjangan tangan partai yang ada di pemerintahan. Kepentingan yang
diusung adalah kepentingan tim, yakni kabinet.
Dalam kabinet Jokowi, sang
menteri harus mampu mengikuti irama sang pemimpin. Jokowi dan Jusuf Kalla
adalah figur yang ingin mendapatkan hasil sempurna dari kerja keras dan cerdas.
Maka sosok menteri dimaksud tak hanya pandai mengoordinasikan kementerian
melainkan juga lincah baik dalam pemikiran maupun secara fisik.
Berdasarkan pengalaman menjabat,
Jokowi sebagai walikota dan gubernur serta JK sebagai wapres, keduanya adalah
orang yang siap sedia dengan terobosan-terobosan. Mereka tidak suka mengumbar
kata melainkan mementingkan hasil nyata.
Tipe menteri lincah, pekerja keras, dan inovatif pasti jauh dari sosok menteri
yang ingin menikmati fasilitas mewah dari negara.
Rasanya pada pemerintahan
Jokowi-JK ini tidak akan ditemui menteri yang memanfaatkan anggaran rapat
kementerian masuk kantong pribadi. Para menteri pun sebaiknya paham politik.
Mereka akan berhadapan dengan mitra legislatif yang sementara ini dinilai
ibarat singa yang sudah mengaum.
Sejak awal DPR yang didominasi
wakil rakyat dari Koalisi Merah Putih pendukung Prabowo berjanji siap menjadi
pengoreksi langkah dan kebijakan pemerintah. Mereka yang duduk di kursi kementerian
bidang ekonomi akan menjadi sorotan pasar. Pasar akan cepat bereaksi negatif
bila menteri terpilih tidak sesuai harapan.
Mereka yang duduk di kursi
kementerian bidang hukum memiliki tugas tak gampang. Ia harus mampu menjamin
terselenggaranya akses terhadap keadilan bagi seluruh rakyat yang tak mengenal
kelompok dan golongan. Sampai saat ini, keadilan belum sama rasa dan rata
dirasakan rakyat. Demikian juga menteri di bidang sosial. Kita tunggu
menteri-menteri pilihan Jokowi, yang juga pilihan rakyat.
Salam damai penuh cinta.
***
Solo, Sabtu, 25 Oktober 2014
Suko Waspodo
Ilustrasi: indopolitika.com
0 comments:
Posting Komentar