20 Persen Rakyat Indonesia Anti-Pancasila

Sekitar 20 persen atau 50 juta rakyat Indonesia ternyata anti-Pancasila, tidak ingin Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan menolak Bhinneka Tunggal Ika.

“Jumlah tersebut tidak sedikit dan jika tidak ditangani dengan serius oleh negara maka akan menjadi potensi yang mengganggu integrasi bangsa,” demikian Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) MPR RI, Lukman Edy dalam dialog “Evaluasi Akhir Tahun Bidang Polhukam” di Gedung MPR/DPR RI Jakarta, Senin, 16 Desember 2013.     

Menurut Lukman Edy, 20 persen warga negara yang anti-Pancasila adalah bahaya laten yang harus diberantas.“Karena itu, kami mendukung langkah kepolisian yang gencar menangkap kelompok teroris, menggerebek sarang teroris dimana-mana. Tetapi tindakan kepolisian itu hanya di permukaan saja, tidak sampai mencabut akarnya,” kata Lukman Edy.

Ideologi 20 persen anak bangsa ini, kata Lukman,  harus dihapus dengan menginternalisasi nilai-nilai kebangsaan. Semua komponen bangsa harus melakukan sosialisasi nilai-nilai empat pilar kebangsaan kepada mereka. Lukman mengatakan, data 20 persen warga negara anti Pancasila didapat saat MPR RI melakukan survei terkait sosialisasi empat pilar kebangsaan. “Hasilnya, ada sekitar 20-25 persen anak bangsa ini tidak sepakat dengan empat pilar. Mereka  ingin mencari ideologi lain,” katanya.

Selain MPR RI, kata Lukman, survei juga dilakukan  seorang profesor di  Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta terhadap semua guru agama di DKI Jakarta. “Hasilnya, 20 persen guru-guru itu tidak menginginkan Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika,” katanya.

Terhadap hasil survei tersebut, MPR RI kemudian melaporkan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Presiden kemudian memerintahkan Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan survei terhadap 30.000 responden di seluruh Indonesia. “Hasilnya sama juga, sekitar 20-25 persen responden ingin cari ideologi lain. Dan Presiden saat itu mengatakan, kita  masih senang ada 75 persen rakyat Indonesia setuju dengan ideologi Pancasila,” katanya.

Sementara itu, Marurar Sirait mengatakan, masalah pluralisme masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Pasalnya, data konflik SARA saat ini meningkat drastis. Pemerintah juga terkesan melakukan pembiaran.

“Jadi pemerintah harus mengevaluasi hal ini dan jangan membiarkan intoleransi menguasai bangsa dan negara ini,” katanya.

Salam damai penuh cinta.

Sumber Berita: suarapembaruan.com

***

Solo, Rabu, 18 Desember 2013

Suko Waspodo
kompasiana
antologi puisi suko 

Posted in: Sosbud