Gawat, Masyarakat Toleran terhadap Politik Uang

Sikap toleran masyarakat terhadap politik uang dalam pemilu dinilai sudah pada tingkat mengancam demokrasi Indonesia. Tingginya angka toleransi terhadap politik uang terlihat dari hasil survei Indikator Politik Indonesia.

Sebanyak 41,5 persen responden menilai politik uang sebagai hal yang wajar. Sebanyak 57,9 persen mengaku tidak bisa menerima politik uang, dan 0,5 persen tidak menjawab.

Saat memaparkan hasil survei, di Jakarta hari ini Kamis, 12 Desember 2013, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan bahwa cukup besar yang menganggap politik uang sebagai kewajaran. Hal ini merupakan lampu kuning bagi demokrasi Indonesia.

Survei itu dilaksanakan dengan mengambil populasi di 39 daerah pemilihan (dapil). Tiap dapil diambil 400 responden. Wawancara dilakukan pada bulan September hingga Oktober 2013. Burhanuddin meyakini bahwa responden yang diambil mewakili seluruh populasi.

Dari 41,5 persen responden yang mengaku bisa menerima politik uang, Indikator  kemudian menanyakan kepada mereka apakah akan menerima uang atau barang yang diberikan. Hasilnya, sebanyak 55,7 persen mengaku akan menerima, tetapi memilih calon berdasarkan hati nuraninya.

Adapun sebanyak 28,7 persen mengaku akan menerima dan memilih calon yang memberikan uang atau barang. Sebanyak 10,3 persen akan menerima, tetapi memilih calon yang memberi uang lebih baik. Hanya 4,3 persen yang mengaku tidak akan menerima pemberian, dan 1 persen tidak menjawab.

Menurut Burhanuddin masih ada yang ambil duitnya, tetapi tidak memilih orang atau partainya. Jadi ibarat penipu kecil yang menipu perampok besar.

Apabila dilihat dari sisi jender, kata Burhanuddin, hasil survei ini ternyata tidak ada hubungannya. Pasalnya, hanya selisih angka tiga persen antara pria dan perempuan yang mengaku menerima politik uang.

Namun demikian ada hubungannya antara politik uang dan tempat tinggal pemilih. Sebanyak 44 persen responden yang bisa menerima politik uang tinggal di desa dan 39 persen tinggal di kota.

Burhanuddin menambahkan, dari hasil survei terlihat bahwa politik uang juga berhubungan erat dengan tingkat pendidikan dan pendapatan. Semakin tinggi pendidikan dan semakin besar pendapatan pemilih, semakin rendah toleransinya terhadap politik uang.

Inilah perkembangan terbaru situasi masyarakat Indonesia dalam menghadapi pemilu 2014 berdasarkan survei oleh Indikator Politik Indonesia. Sangat mencemaskan semangat demokrasinya. Tampaknya faktor ekonomi masih sangat menyulitkan untuk menciptakan pemilu yang relatif bersih. Semoga kondisi ini tidak membuat partai-partai peserta pemilu memainkan politik uang. Kita tunggu saja perkembangan demokrasi negeri ini.

Salam damai penuh cinta.

Sumber Gambar: politik.kompasiana.com 

***

Solo, Kamis, 12 Desember 2013

Suko Waspodo

http://politik.kompasiana.com/2013/12/12/gawat-rakyat-toleran-terhadap-politik-uang-615954.html

Posted in: Politik